Hukum Pencurian Pulsa Oleh Provider Nakal

Masih adanya pecurian atau pemotongan pulsa secara sepihak oleh provider. Oleh karena hal tersebut kami akan sedikit membahas sanksi apa yang akan dikenakan jika provider terbukti bersalah.

Penyelenggara telekomunikasi sering bekerja sama dengan pihak penyedia konten (content provider) dalam layanan yang disediakan. Untuk itu perlu melihat ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler (Permenkominfo 9/2017).

Di dalamnya terdapat aturan mengenai tanggung jawab penyelenggara jaringan, maupun Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten. Perlu dipahami bahwa mekanisme yang digunakan dalam pelanggaran pencurian pulsa sebagaimana dimaksud adalah mekanisme berlangganan berbayar, yang merupakan penyediaan Konten secara berkala yang bersifat komersial dengan memberlakukan Tarif Premium atau Tarif Normal kepada Pelanggan.

Melalui mekanisme tersebut, seharusnya calon pelangganlah yang melakukan pendaftaran/registrasi berdasarkan informasi penawaran yang diberikan.

Setelah itu, penyelenggara jasa penyediaan konten melakukan konfirmasi kepada calon pelanggan. Lalu calon pelanggan menyampaikan persetujuan dengan membalas konfirmasi berlangganan. Apabila calon pelanggan tidak membalas konfirmasi tersebut maka pendaftaran/registrasi dibatalkan.

Atas pelanggaran Permenkominfo 9/2017, baik penyelenggara jaringan maupun Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dapat dikenakan sanksi administratif berupa : Surat teguran, perintah penghentian operasional sementara (temporary suspension), atau pencabutan izin penyelenggaraan.

Yang perlu untuk disimak adalah dalam Pasal 34 Permenkominfo 9/2017 terdapat hak pengguna untuk mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara jasa. Bila penyediaan konten atau penyelenggara jaringan atas kesalahan serta kelalaian yang dilakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pengguna bersangkutan.