Jenis Sertifikat Kepemilikan Tanah Yang Harus Anda Ketahui : HGB, SHM, Girik dan SHSRS

Ternyata ada beberapa jenis sertifikat Kepemilikan tanah atau properti. Informasi mengenai jenis sertifikasi rumah dan peraturan terkait agraria diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Apa perbedaan masing-masing sertifikat tersebut ?

Menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat delapan jenis hak-hak atas tanah, antara lain:

  • hak milik, dibuktikan dengan sertifikat hak milik
  • hak guna usaha, dibuktikan dengan sertifikat hak guna usaha
  • hak guna-bangunan, dibuktikan dengan sertifikat hak guna bangunan
  • hak pakai
  • hak sewa
  • hak membuka tanah
  • hak memungut-hasil hutan
  • hak-hak lain

Dalam artikel kali ini FaktorHukum akan membahas 4 jenis sertifikat rumah dan properti yang paling umum.

Sertifikat tersebut terdiri dari

  1. Sertifikat Hak Milik (SHM)
  2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
  3. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)
  4. Tanah Girik atau Petok

Mari langsung saja kita bahas satu persatu ke 4 jenis sertifikat rumah tersebut :

Sertifikat Hak Milik (SHM)
Hak milik adalah jenis kepemilikan rumah yang paling kuat dan penuh serta dapat dialihkan (dijual, dihibah atau diwariskan) secara turun temurun. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut.

SHM sering disebut sertifikat yang paling kuat karena pihak lain tidak akan campur tangan atas kepemilikan tanah atau lahan tersebut.

Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)
Jenis sertifikat yang ketiga adalah Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Pada prakteknya SHSRS berlaku pada kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau apartemen (rumah susun) yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak Guna Bangunan (HGB) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) merupakan hak atas seseorang untuk mendirikan dan memunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ini berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) UUPA, hak guna bangunan dapat dimilki oleh setiap WNI dan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Girik atau Petok
Tanah dengan jenis surat Girik dan Petok sebenarnya bukan merupakan administrasi desa. Ingat girik atau petok bukan sertifikat kepemilikan tanah. Girik atau petok berfungsi untuk menunjukkan penguasaan atas lahan dan keperluan perpajakan.

Acte van Eigendom
Acte van Eigendom, adalah bukti kepemilikan tanah sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.