Dasar Kewajiban Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan

Dasar Kewajiban Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan adalahPeraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan.Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Didalamnya diatur pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif.

Sanksi administratif itu dapat berupa:

a.    teguran tertulis;

b.    denda; dan/atau

c.    tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Yang kesemuanya diatur oleh Undang-Undang untuk melindungi dan juga mensejahterakan para pekerja. Nah itulah harus ditaatinya Kewajiban Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh semua pihak.