RUU Mekanisme Audit Pelaksanaan Penyadapan

Peraturan tentang Pengaturan tentang penyadapan kini sedang dirumuskan antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan sejumlah para pemangku kepentingan. Sejumlah mekanisme mulai tata cara perizinan penyadapan, penyimpanan, penghancuran hasil penyadapan diatur sedemikian rupa. Sementara pelaksanaan pengawasan dengan melalui audit terhadap lembaga penegak hukum idealnya dilakukan oleh lembaga ad hoc.

Deputi Direktur Riset Elsam, Wahyudi Djafar berpandangan pengaturan pihak yang diberi kewenangan melakukan audit terhadap pelaksanaan penyadapan mesti diatur secara detil. Selain tugas pengawasan pun, melekat di pihak yang diberi kewenangan terhadap lembaga yang memiliki wewenang penyadapan. Mulai mengawasi dan mengaudit peralatan serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyadapan.

Alat penyadapan yang digunakan lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Badan Intelejen Negara (BIN) dan tentu legal secara hukum. Bahkan, bisa jadi alat yang dimiliki lembaga satu dengan lainnya memiliki perbedaan spesifikasi. Oleh karena itu, perlu diatur strandarisasi peralatan yang sama.

Sehingga pola audit yang dilakukan pun memiliki standar yang sama. Menurutnya dalam melakukan pengawasan dan audit dapat diserahkan ke pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bahkan bila dipandang perlu dibentuk lembaga independen yang khususnya mengawasi dan mengaudit pelaksanaan penyadapan. Tak kalah penting, pola pelaporan hasil audit pun mesti diatur.

Inilah isi dari RUU Penyadapan


RUU Penyadapan per 20 September 2018 :

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan dilakukan oleh setiap pimpinan pusat pemantauan (monitoring centre) di setiap instansi penegak hukum.

Pasal 22

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap penegak hukum membentuk tim audit

Menurutnya bila dibentuk komisi serupa yang terdiri dari anggota Komisi III dan I dalam rangka mengawasi praktik penyelenggaraa penyadapan misalnya, serta mengirimkan laporan ke publik, maka menjadi pertanyaaan apakah DPR dapat memastikan dapat berjalan.

Kemudian secara prosedural sudah dilalui seluruhnya. Misalnya soal perizinan dan praktik penyadapan. Nah penyadapan dilakukan setelah mengantongi izin dari pihak berwenang. Yang pasti, pengawasan ekternal dan audit tetap dilakukan oleh pihak Kemenkominfo. Pasalnya Kemenkominfo sebagai institusi pemerintah yang membidangi telekomunikasi.

Selain itu, Kemenkominfo sebagai regulator di bidang telekomunikasi. Karenanya, Kemenkominfo mesti memastikan pada aparat lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan patuh terhadap aturan yang dibuat. Nah dengan adanya mekanisme pengawasan internal, eksternal, “itulah prinsip check and balance”. Serta laporan mekanisme pertangungjawaban penyadapan diberikan terlebih dahulu ke presiden sebagai pimpinan eksekutif. Setelah itu diberikan ke lembaga legislatif.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *