JK Akui Beri Izin Lahan Prabowo dan Sesuai UU

Heboh soal lahan Prabowo berbuntut panjang. Wapres Jusuf Kalla (JK) pun lalu membuka data terkait kepemilikan lahan Prabowo. Lahan Prabowo dengan total 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah

Dikesempatan ini Wapres JK mengungkap data soal kepemilikan lahan Prabowo. Ia mengaku yang memberikan izin soal pembelian lahan itu saat masih menjadi Wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Menurut JK, Prabowo memutuskan membeli PT Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri. Lahan yang dimaksud JK adalah yang berada di Kaltim dan dibeli pada tahun 2004. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri. Kemudian Prabowo datang bahwa dia mau membeli.

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin ini menjelaskan sebut dibeli Prabowo dengan tunai. Menurut JK, memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit. Kemudian Prabowo membeli itu, itu haknya itu kredit macet itu, Ungkap JK.

JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing. Prabowo disebutnya mendapat diskon dari pemerintah lantaran mengambil alih kredit macet.

JK juga menyebutkan “Memang begitu kalau kredit macet ada yang mau beli cash, harga tentu dapat diskon. Lebih baik dia daripada perusahaan asing, waktu itu. Saya yang putuskan, tahun 2004 awal, mungkin 2 minggu waktu saya menjabat wapres”.

Sesuai perkiraan pemerintah secara bisnis lahan tersebut kurang menguntungkan jika dikelola negara, Lahan di Kalimantan dan Aceh yang dikelola Prabowo tak memenuhi target produksi. Lahan itu selama ini dikuasai Prabowo untuk menjadi hutan industri.

Soal lahan di Aceh Tengah yang diklaim BPN Prabowo-Sandiaga dimanfaatkan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), JK mengaku tak tahu detilnya. Ia hanya mengungkap para kombatan yang kembali diberi lahan masing-masing 2 hektare kala itu. 


Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *