Dekriminalisasi Solusi Terhadap Pengguna Narkotika

Kebijakan pemberantasan narkotika kembali menjadi sorotan publik. Terutama menyangkut kebijakan penghukuman terhadap pengguna narkotika yang masih berorientasi pada pidana penjara. Meski, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka peluang terhadap pengguna narkotika wajib direhabilitasi.      

Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Sementara sanksi pemidanaan hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba.

Sebaiknya pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun sosial bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan pengedar atau bandar narkoba. Perlu upaya dekriminalisasi atau depenalisasi (pergeseran perbuatan pidana menjadi bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam Revisi UU Narkotika.

Meski ada Pasal 127 UU 35/2009 sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. Dengan Dekriminalisasi menjadi solusi penanggulangan Narkoba, maka pengguna akan lebih jauh dan tidak kabuh menjadi pecandu mungkin bahkan ikut memerangi Narkoba.

Faktanya dilapangan pengguna/pemakai narkoba yang divonis penjara, tidak menimbulkan efek jera dan menyehatkan. Bahkan, pengguna narkoba berpotensi menjadi pengedar narkoba yang bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Para pengguna narkoba dalam lapas justru semakin parah dan kondisinya jauh lebih sakit.

Pasal 127 UU Narkotika(1) Setiap Penyalah Guna:a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; danc. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.


Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *