Perbandingan dan Perbedaan Corak Presidensial Indonesia dengan Amerika

Seperti yang kita ketahui Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua dari sekian banyak negara yang menjatuhkan pilihan sistem pemerintahannya pada sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam perkembangannya, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki karakteristik sistem pemerintahan presidensial yang berbeda. Sejauh yang bisa diamati, perbedaan corak presidensial itu dipengaruhi oleh dinamika ketatanegaraan, serta karakteristik dari negara itu sendiri.

Indonesia sejak pertama kali menyelenggarakan pemilu telah menggunakan sistem multipartai untuk menampung keberagaman yang hadir di tengah masyarakat. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat memilih untuk bertahan pada konsep sistem presidensial murni dengan menerapkan sistem dua partai politik (biparty).

Jamak diketahui, dalam kontestasi pemilu presiden dan legislatif Amerika Serikat, kandidat yang maju untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut hanya dapat diusulkan oleh dua partai politik. Yakni dari Partai Demokrat dan Republik.

Namun, pada pemilihan umum di tingkat negara bagian untuk memilih gubernur dan walikota, Amerika Serikat telah mengadopsi sistem multipartai dengan munculnya calon-calon dari Libertarian PartyGreen Party, dan beberapa partai kecil lainnya.

Pemilu Presiden yang bisa diamati, terdapat beberapa perbedaan dalam penyelenggaraan pemilu presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Pertama, perbedaan syarat administratif seorang warga negara untuk dapat menjadi presiden di Amerika dan Indonesia.

Di AS secara eksplisit ditegaskan bahwa yang dapat menjadi presiden adalah Warga Negara Asli (Natural Born) yang berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, dan telah tinggal di Amerika setidaknya selama 14 tahun. 

Baca Juga: Para Pendukung Kedua Kubu Pilpres Yang Dilaporkan

Perbedaan status calon dengan Indonesia

Berbeda dengan Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU 7/2017”). Terdapat persyaratan yang jauh lebih mendasar di antaranya adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”) asli setidaknya harus berumur 40 tahun, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, istri atau suami calon presiden tersebut haruslah WNI, dan tidak terafiliasi pada gerakan sosialis dan komunisme.

Kedua, periode penyelenggaraan pemilu presiden. Berbeda dengan Indonesia yang menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun sekali, pemilu presiden di Amerika Serikat dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Untuk yang Ketiga, proses pemungutan suara dan penentuan presiden terpilih.

Jika merujuk pada Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) jo Pasal 416 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, presiden terpilih di Indonesia dipilih berdasarkan kandidat yang berhasil memperoleh suara terbanyak minimal 50% tambah satu atau lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak diperoleh persentase suara tersebut, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua. 

Amerika Serikat menjatuhkan pilihan sistem voting pemilunya pada sistem electoral college. Sistem ini menitik beratkan kemenangan kandidat pada jumlah electoral college yang diperoleh kandidat dari kemenangannya di seluruh negara bagian.

Masing-masing negara bagian memiliki nominal electoral college yang beragam sesuai dengan jumlah penduduk dan kepadatan wilayah negara bagian tersebut. Dengan tertib berpikir demikian, kandidat dengan suara terbanyak (popular vote) belum tentu menjadi presiden terpilih.

Pemilu Legislatif juga cukup Berbeda dengan Indonesia yang menyelenggarakan seluruh proses pemilu secara serentak setiap 5 tahun sekali, pemilihan legislatif di Amerika berjalan setiap 2 tahun sekali.

Pemilihan anggota House of Representative (“HoR”) dan Senat (Dewan Perwakilan Daerah) di Amerika tidak dilakukan secara bersamaan. Anggota Senat dipilih dalam 3 gelombang melalui Pemilu yang digelar setiap 2 tahun sekali. Dengan demikian, kinerja anggota Senat tidak akan terganggu meski memasuki tahun pemilu.

Dalam setiap siklus, hanya 1/3 anggota Senat yang harus bertarung dalam pemilihan. Amerika Serikat menjatuhkan pilihan pada sistem pemilihan legislatif sekali dua tahun. Dengan pertimbangan untuk menstabilkan kembali suara parlemen serta mekanisme evaluasi terhadap kinerja parlemen.