Anggota DPD Dilarang Jadi Pengurus Parpol Titik

MK “Mahkamah Konstitusi” mengabulkan seluruhnya pengujian Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya, Pasal 182 huruf I UU Pemilu. Mengenai syarat perseorangan yang ingin menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa keanggotaan DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol.

Selengkapnya Pasal 182 huruf l UU Pemilu berbunyi, “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

MK Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan frasa ‘pekerjaan lain’ dalam Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai ‘mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik’,” kata Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan No. 30/PUU-XVI/2018 di Gedung MK.

Anggota Majelis MK I Dewa Gede Palguna menilai Pasal 182 huruf l UU Pemilu tidak tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Namun sesungguhnya, sikap MK dalam putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa aturan calon anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol. Untuk pemohon dalam perkara ini adalah Muhammad Hafidz  yang pernah mencalonkan diri sebagai DPD.