Apindo Mendukung Revisi PP Pengupahan

Rencana revisi PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mendapat respon positif dari kalangan buruh dan pengusaha. Ketua Komite Advokasi DPN Apindo, Darwoto, mengatakan UU Pengupahan terbit karena penetapan upah minimum tidak menggunakan aturan yang jelas. Sehingga kenaikan upah minimum di sejumlah wilayah berbeda-beda ada yang 20 sampai 30 persen.

Terkait penetapan upah minimum sektoral, Ketua Komite Advokasi DPN Apindo, Darwoto menilai pelaksanaannya selama ini tak jarang melanggar aturan. PP Pengupahan mengatur, Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

Praktiknya, ketentuan itu tidak berjalan baik, sehingga penetapan kenaikan upah minimum sektoral tidak memperhatikan daya bayar di sektor yang bersangkutan. Selaras itu, Permenaker No.15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum mengamanatkan penetapan upah minimum sektoral diawali dengan kajian mengenai sektor unggulan oleh dewan pengupahan provinsi.

Sebagaimana kritik kalangan buruh terhadap PP Pengupahan yang dinilai menghilangkan hak berunding. Dalam menetapkan upah minimum, Darwoto menekankan jika hak berunding itu dihilangkan, maka bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jika penetapan upah minimum tak dibenahi, perusahaan akan menggunakan upah minimum sebagai upah terendah di perusahaan. Bahkan ada pengusaha nakal yang mengupah hampir seluruh pekerjanya dengan upah minimum.

Darwoto mengatakan pembahasan upah minimum harus dilakukan melalui perundingan, tapi harus ada jaminan agar masing-masing pihak dapat berunding bebas dari tekanan. Selain itu dengan revisi tersebut pemerintah dapat membantu buruh untuk menjaga daya beli masyarakat.