Berdasarkan Undang-Undang Rekomendasi Ombudsman Bersifat Mengikat

Banyak Pemahaman masyarakat awam salah, dimana selama ini rekomendasi terhadap Ombudsman masih dianggap hanya dapat memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut tidak mengikat karena tidak memiliki daya paksa bagi lembaga yang diberi rekomendasi untuk melaksanakannya. 

Namun saat ini justru sebaliknya di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Rekomendasi Ombudsman sudah dilengkapi dengan sanksi administratif bila tidak dilaksanakan.

Selanjutnya pada pasal 1 angka 7 UU 37/2008 bahkan disebutkan rekomendasi secara jelas sebagai berikut: 

Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangkapeningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Hal tersebut demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *