Komnas HAM Nilai Tim Asistensi ‘Tabrak’ Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum

Pembentukan Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kembali menuai kritik dari lembaga negara yakni Komnas HAM. Komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan melihat tim yang dibentuk melalui Keputusan Menko Polhukam No.38 Tahun 2019 itu untuk mengkoordinasikan dan memberikan asistensi hukum terkait permasalahan hukum pasca Pemilu Serentak 2019.

Kepmenko Polhukam No.38 Tahun 2019 itu menugaskan tim asistensi hukum untuk melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca Pemilu 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Munafrizal mengingatkan konstitusi menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang juga berhak mengeluarkan pendapat. Ketentuan serupa juga diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Melihat tugas yang dimandatkan kepada tim asistensi, Munafrizal menilai tim ini seperti melakukan tugas quasi penyelidikan, dan seolah sebagai quasi-penyelidik.

Ketika ada pernyataan yang terbukti melanggar aturan, Munafrizal menekankan ada aparat penegak hukum yang bisa melakukan penindakan, misalnya Polri. Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu, tidak tepat jika pemerintah menerbitkan kebijakan yang menimbulkan ketakutan dan ancaman bagi setiap orang yang ingin menyatakan pendapat dan pikirannya secara berbeda.

Layak untuk dibubarkan

Melihat tugas Tim Asistensi Hukum ini, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam berpendapat tugas tersebut berpotensi mengintervensi penegakan hukum. Apalagi tim ini akan memberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Keanggotaan tim asistensi antara lain Kapolri dan jaksa Agung sebagai pengarah bidang penegakan hukum. Struktur tim ini menurut Anam membuat Polri dan Kejaksaan diposisikan tidak sebagai lembaga yang independen karena di bawah garis koordinasi Menko Polhukam.

Menurut Anam, tim asistensi ini “menabrak” konstitusi, prinsip negara hukum dan HAM. Pada dasarnya kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Untuk menangani sengketa pemilu, sudah ada lembaganya seperti Bawaslu, DKPP, dan MK.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan Menko Polhukam agar membatalkan pembentukan tim asistensi hukum yang akan mengkaji ucapan tokoh yang dianggap melanggar hukum. Menurut Usman, apa yang dimaksud dengan ‘melanggar hukum’ ini tidak jelas. Kebijakan ini rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah dari warga negara terhadap pemerintah.

Usman menjelaskan, kemerdekaan berpendapat adalah hak yang dilindungi hukum internasional dan nasional. Meski demikian, kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain, dan standar HAM internasional menganjurkan hal ini tidak dilakukan lewat pemidanaan. Selaras itu lembaga negara bukan entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum dan HAM.

Amnesty International juga turut menolak peraturan perundang-undangan yang melarang penghinaan terhadap kepala negara atau tokoh masyarakat, militer atau lembaga publik lainnya atau bendera atau simbol negara.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *