Pemblokiran Sosmed dan Aplikasi Tak Efektif Berpotensi Langgar Undang-Undang

Pemblokiran sosmed dilakukan oleh pemerintah pasca rusuh demo 22 mei, dan hingga saat berita ini ditulis masih dilakukan. Pemerintah berdalih pembatasan sosmed ini untuk mencegah tersebarnya Hoax. Namun disisi lain pembatasan ini dinilai tak efektif dan mengganggu komunikasi masyarakat serta kegiatan ekonomi.

Tidak efektifnya pemblokiran sosmed dan aplikasi chat tidak terlepas dari desain alat komunikasi modern. Alat komunikasi sebagian telah dilengkapi aplikasi bawaan untuk membuka akses blokir seperti ini, belum lagi aplikasi pihak ketiga yang sama efektifnya sangat banyak jumlahnya.

Pemblokiran semacam ini dapat dengan mudah diakali dengan memasang VPN atau Proxy. Pemblokiran pun akhirnya tidak berguna dan hanya berdampak pada sebagian kalangan saja, serta palah menimbulkan keresahan serta kecurigaan dimasyarakat tentang adanya informasi yang sengaja disembunyikan.

Baca Juga : Tidak Semua Akun Palsu Bisa Dilacak, Begini Penjelasannya

Disisi lain pemblokiran ini diduga berpotensi melanggar hak publik dan undang-undang seperti, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Pasal ini menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan setiap orang berhak untuk kebebasan menyatakan pendapat, yang telah diratifikasi dan diundangkan melalui UU No 12 tahun 2005 . Serta secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *