Rencana Pasal Penghinaan Presiden Di RKUHP, Saat Putusan MK Terancam Tak Final dan Mengikat

Seperti yang telah diketahui bahwa pasal penghinaan presiden kembali dimasukan kedalam rencana RKUHP. Padahal sebelumnya MK “Mahkamah Konstitusi” telah mencabutnya pada tahun 2006, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi modern. Dimana prinsip presiden dalam negara demokrasi bukanlah orang suci, dapat melakukan kesalahan dan dapat dimakzulkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun baru baru ini Pemerintah bersama dengan DPR memunculkanya kembali. Pasal ini muncul pada Pasal 265 dan 266. Dalam Pasal 265 tertulis: setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV sebesar “Rp300 juta”.

Padahal sifat putusan MK adalah final dan mengikat, yang berarti setiap keputusan MK tidak dapat dianulir dan harus dilaksanakan. Hal ini tercantum dalam UUD 45 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan Mengikat. Pengesahan pasal penghinaan Presiden ini akan mengancam finalisasi putusan MK.

Sehingga secara hukum ketatanegaraan jika benar pasal penghinaan presiden disahkan dan diberlakukan akan menabrak konstitusi. Akhibat lain adalah pandangan hukum di masyarakat akan menilai bahwa putusan MK tidak Final dan Mengikat.

Dalam tatanan hukum tentunya hal seperti ini sangat berbahaya, karena MK juga mengadili putusan penting seperti sengketa Pemilu. Maka sudah seharusnya pihak eksekutif dan legeslatif perlu melakukan kajian ulang dari Rencana Pasal Penghinaaan Presiden dalam RKUHP.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *