Pengertian dan Tata Cara Balik Nama Harta Gono Gini

Harta Benda dalam Perkawinan tercantum Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(“UU Perkawinan”) diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Pengertian harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 

Sedangkan, pengertian harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. 

Penggunaan harta bersama dalam perkawinan harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

Demikian halnya jika terjadi perceraian, harta bersama “harta gono gini” yang harus dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan. Selain itu, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor1448K/Sip/1974, disebutkan bahwa : Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri. 

Jadi pengertian harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Berkitan dengan kasus di atas, jika hakim telah memutuskan bahwa istri berhak atas tanah maka putusan hakim tersebut harus dilaksanakan.

Tata cara balik nama untuk harta gono gini dapat dilakukan hanya dengan dasar putusan hakim. Yakni apabila tanah tersebut semulanya atas nama mantan suami/istri maka harus dilakukan balik nama (peralihan hak). 

Pada dasarnya peralihan hak ini menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah(“PP 24/1997”) dapatdilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.Disini putusan hakim dapat dijadikan dasar peralihan hak (balik nama sertifikat tanah). Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap termasuk surat atau akta autentik.

Balik nama sertifikat harta gono gini dapat dilakukan setelah putusan tersebut in krachtatau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk pendaftaran balik nama dapat dilakukan di kantor pertanahan dengan membawa dokumen yang diperlukan. Kantor pertanahan akan mengarahkan sesuai proses dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *