Nada Sumbang Tim Ekonomi Jokowi

Data pertumbuhan Utang RI 2012-2018

Jokowi kembali dipastikan terpilih sebagai presiden indonesia, namun dibalik itu semua banyak PR yang harus diselesaikan Jokowi. Menilik kinerja ekonomi Jokowi selama 4 tahun belakangan, banyak hal yang tidak sesuai target. Target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 7% tidak mampu dipenuhi dan hanya menjadi janji manis Kampanye Jokowi belaka di tengah melesatnya utang.

Hal tersebut tidak terlepas dari tim ekonomi Jokowi yang “gagal mengaharmoniskan nada” ekonomi Indonesia. Koordinasi antara tim ekonomi Jokowi tampak minim dan bernada sumbang. Bisa dilihat dari data statistik ekonomi 2015-2018 yang tidak kinclong, ekonomi 2019 pun diprediksi serupa. Sebagai catatan CAD untuk periode kuartal IV 2018 mencapai 3-3,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan yoy pertumbuhan ekonomi sebesar 5.17%.

Jika dilihat dari utang dan kondisi ekonomi 2018, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri terlalu bergantung pada utang. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi berkisar dari 4.88%-5.17% jauh lebih rendah dari pada pertumbuhan utang pemerintah. Utang pemerintah Indonesia sendiri pada 2014 berada di kisaran 2609 T sedangkan pada 2018 di angka 4136 T. Utang ini belum ditambah hutang BUMN yang dicatat sebagai utang swasta, sayangnya utang BUMN pun tak efektif dan palah membebani kinerja BUMN sendiri.

Sebenarnya pertumbuhan utang pemerintah era Jokowi dapat dimaklumi selain karena pembangunan masif infrastruktur, munculnya dana desa, dan melambungnya nilai tukar dolar Amerika yang tidak mampu dijaga tim ekonomi Jokowi menjadi penyebabnya. Perlu dicatat APBN RI selalu devisit dari pertama kali Indonesia ada sehingga setiap penambahan pengeluaran RI hampir dipastikan dari utang. Namun untuk nilai tukar dolar dengan ekonomi yang relatif stabil di era SBY seharusnya kurs dapat dijaga dengan baik.

Kordinasi jelek dan sumbangnya tim ekonomi, tidak terlepas dari jajaran tim ekonomi yang berisi orang basic dari ekonomi Mikro bukan ekonomi makro. Akhirnya memperlakukan Negara seperti Perusahaan. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi antara menteri, yang akhirnya beberapa menteri yang terpaksa Overlap mengerjakan pekerjaan menteri lain seperti dilakukan pak Luhut beberapa kali.

Belum lagi menteri Jokowi yang kurang mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Seperti Bu Sri mulyani yang seakan “gadis lugu”, percaya ekonomi Indonesia akan berjalan mulus tanpa hambatan sesuai kampanye jokowi 7% sehingga berani berhutang banyak, tanpa melihat dari faktor eksternal yang sudah jelas akan terjadi. Penghargaan ekonomi untuk bu Sri dan tim ekonomi Indonesia pun layaknya Antutu Android, yang hanya “just for fun” jauh dari realita yang ada.

Memang tidak salah pada kampanye 2014 Jokowi menjanjikan ekonomi tumbuh 7%, namun hal ini terjadi bila tidak ada faktor eksternal yakni penjegalan komoditas eksport ekonomi seperti minyak sawit yang menjadi andalan Indonesia. Hal semacam ini wajar dalam persaingan antar negara dan seharusnya dapat diprediksi apalagi dari jaman SBY pembatasan eksport khususnya sawit sudah nampak akan terjadi, sehingga tidak membuat kesulitan ekonomi negara dikemudian hari.

Parahnya hal ini ditambah dengan kurangnya Inovasi dari para menteri terjadi, contoh sebut saja kementerian kelautan yang lebih cocok menjadi kementerian Penenggelaman Kapal. Padahal kelautan bukan saja soal penenggelaman kapal dan ikan tapi juga soal wisata, sumberdaya alam mineral serta sektor lainnya yang harusnya dikoordinasikan antar kementerian RI!

Nada sumbangnya koordinasi tim ekonomi inilah yang membuat secara statistik ekonomi Indonesia tak lepas dari kerapuhan, dan hutang meningkat tanpa pertumbuhan ekonomi yang berarti. Karena Jokowi kembali terpilih, maka sudah seyogyanya Tim ekonomi dirombak agar koordinasi lebih baik serta nada sumbang tim ekonomi tak terdengar lagi.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *