Pengertian dan Syarat Novasi Pembaharuan Utang

Pengertian mengenai novasi atau pembaharuan utang tidak diberikan dalam undang-undang, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), novasi diterjemahkan sebagai pembaruan utang.

J. Satrio, dalam bukunya yang berjudul Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUHPer, ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang.

  • Pertama disebutkan tentang penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objektif).
  • Kedua, di mana ada debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasi subjektif pasif),
  • Ketiga dan yang terakhir, peristiwa di mana kreditur baru ditunjuk meggantikan kreditur lama (novasi subjektif aktif).

Bunyi selengkapnya Pasal 1413 KUHPer adalah sebagai berikut, ada tiga macam jalan untuk “Novasi” pembaruan utang :

  1. Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
  2. Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya;
  3. Bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya.

Syarat-Syarat sahnya Novasi Pembaruan Utang

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian Novasi pembaruan utang meliputi syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, meskipun dalam ketentuan mengenai Novasi dalam BW dijelaskan persyaratan secara khusus, yang diantaranya meliputi:

  • Kecakapan Para Pihak, Pasal 1414 BW menentukan bahwa novasi hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan. Adapun yang dimaksud dengan orang tidak cakap membuat suatu perjanjian berdasarkan  Pasal 1330 BW adalah Orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Penerapan secara hurufiah daripada ketentuan tersebut mengakibatkan bahwa novasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah batal. Akan tetapi sebenarnya pasal tersebut hanya menunjuk kepada syarat umum tentang kecakapan untuk membuat perikatan. Jadi jika orang yang melakukan novasi tidak cakap untuk membuat perikatan maka novasi tersebut dapat dibatalkan.
  • Kehendak untuk mengadakan novasi harus tegas ternyata dari perbuatan hukumnya, maksudnya, Tiada satupun Novasi (pembaharuan hutang) dapat dipersangkakan.

Akibat-akibat dari Novasi Pembaruan Utang

Ada beberapa akibat hukum perbuatan Novasi ini, yaitu antara lain meliputi:

  • bahwa setelah terjadi Novasi (dalam hal Novasi Subyektif Pasif berbentuk delegasi), kreditur tidak dapat menuntut debitur semula (Debitur lama), jika debitur baru jatuh pailit. Berlainan halnya jika hak penuntutan itu dipertahankan dalam persetujuan atau jika pada waktu terjadi delegasi, debitur baru ternyata sudah pailit atau dalam keadaan terus-menerus merosot kekayaannya. Jika telah terjadi novasi subyektif aktif, debitur tidak dapat mengajukan tangkisan-tangkisan terhadap kreditur baru yang ia dapat ajukan terhadap kreditur semula, sekalipun ia tidak mengetahui pada waktu terjadinya novasi akan adanya tangkisan-tangkisan tersebut.
  • bahwa setelah terjadi Novasi (dalam hal Novasi Subyektif Pasif berbentuk delegasi) Debitur telah mengikatkan dirinya kepada seorang kreditur baru dan dengan demikian telah dibebaskan dari kreditur lama, tak dapat mengajukan terhadap kreditur baru itu tangkisan tangkisan yang sebenarnya dapat ia ajukan terhadap kreditur lama, meskipun ini tidak dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru; namun dalam hal yang terakhir ini, tidaklah berkurang haknya untuk menuntut kreditur lama.
  • Hak hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh debitur.  Namun Bila Novasi (pembaharuan utang) diadakan dengan penunjukan seorang debitur baru yang menggantikan debitur lama, maka hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek yang dari semula melekat pada piutang, tidak berpindah ke barang-barang debitur baru;  sebaliknya Bila pembaharuan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dari para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka hak-hak istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang orang yang membuat perikatan baru itu.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *