Hak WNA Atas Properti di Indonesia

Ramai pembahasan RUU tentang kepemilikan properti oleh asing menimbulkan pro kontra, untuk itu kami akan membahas UU agraria lama yang masih berlaku saat ini agar teman teman dapat membandingkan dan memberi saran pada pemerintah. Hak atas tanah yang dapat diperoleh orang asing/warga negara asing (“WNA”) dalam UU yang ada sekarang ini. Pada dasarnya status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diberikan bagi WNA yang tinggal di Indonesia hanyalah sebatas hak pakai dan hak sewa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), yaitu : Pasal 42 UUPA Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

  1. warga-negara Indonesia;
  2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
  3. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 45 UUPA Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:

  1. warga-negara Indonesia;
  2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
  3. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  4. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Kertentuan Perolehan Hak Atas Tanah bagi WNAJadi pada dasarnya WNA yang tinggal di Indonesia hanya bisa memiliki tanah dan bangunan sebatas hak pakai dan hak sewa. Hal ini diatur lebih rinci lagi dalam Pasal 3 Permen Agraria 29/2016: 

  1. Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.
  2. Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, maka rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan.
  3. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang Asing, maka ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing tersebut merupakan:

  1. Rumah Tunggal, di atas tanah:
  1. Hak pakai;
  2. Hak pakai atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah; atau
  3. Hak pakai yang berasal dari perubahan hak milik atau hak guna bangunan.
  4. Sarusun yang : dibangun di atas bidang tanah hak pakai atau berasal dari perubahan hak milik atas satuan rumah susun.

Rumah tempat tinggal atau hunian yang dimaksud diberikan dengan batasan harga minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen Agraria 29/2016. Selain batasan harga minimal, untuk rumah tempat tinggal juga dibatasi dengan ketentuan:

  1. 1 (satu) bidang tanah per orang/keluarga; dan
  2. tanahnya paling luas 2.000 (dua ribu) meter persegi.

Jadi orang asing (yang memiliki izin tinggal di Indonesia) dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian sebatas hak pakai/hak sewa. Untuk hak pakai tanahnya paling luas 2000 meter persegi sebagaimana diatur oleh PP 103/2015 dan Permen Agraria 29/2016. Itulah hak yang dimiliki oleh WNA atau orang asing dalam UU agraria di Indonesia.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *