Jokowi Ingin Jual Aset Negara di Thamrin Ini Tata Caranya

Rencana pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke salah satu lokasi di Kalimantan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp 466 triliun. Salah satu komponen utama pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Ditemui awak media, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan komponen APBN yang akan digunakan berasal dari sisi belanja negara yang harus dibiayai dari penerimaan.

“Kalau pakai pajak kan itu APBN murni. Nah kalau pakai aset di Jakarta bisa jadi sumber penerimaan baru alias PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak),” ujar Bambang kepada wartawan selepas mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

“Potensinya sangat kasar. Kami lakukan pemetaan potensi aset di Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas,” lanjut Bambang.

Menurut dia, anggaran pemindahan ibu kota akan masuk dalam APBN 2020 dan bersifat multiyears. Ini mengingat secara keseluruhan proses ini membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Mulai dari pembangunan pusat pemerintahan hingga kawasan pendukung.

Pada hari Selasa (6/8/2019) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan pilihan pemerintah sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Untuk memenuhi keinginan itu maka pemerintah berencana menjual sejumlah aset negara.

Pelepasan aset ini bisa dilakukan dengan cara tukar guling sesuai  UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 38 Tahun 2007, ataupun penjualan yang diatur dalam PP No 27 tahun 2014. Meski begitu dalam kedua peraturan tersebut pemerintah memerlukan persetujuan DPR, yang didapat baik secara musyawarah mufakat ataupun Voting.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *