Tujuh Poin Penting Revisi Undang Undang KPK

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah. Revisi UU KPK tersebut selanjutnya akan diterapkan pada KPK. Dimana banyak pro dan kontra mewarnainya.

Banyak pihak yang menyebut bahwa ini adalah upaya untuk melemahkan KPK. Nah berikut ketujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati dan disahkan oleh DPR dan Pemerintah :

  1. Terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
  2. Mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.
  3. Terkait pelaksanaan fungsi penyadapan, dimana penyadapan harus seijin Dewan Pengawas.
  4. Mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK. Paling lama 1 tahub penyidikan.
  5. Terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
  6. Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan.
  7. Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK, dimana seluruh pegawai KPK akan menjadi ASN Sepenuhnya.

Dari ketujuh poin tersebut maka dapat disimpulkan wewenang KPK menjadi lebih terbatas. Entah melemahkan atau menguatkan namun KPK bukanlah KPK yang dulu lagi. KPK kini lebih sebagai penyuluh Anti Korupsi dengan wewenang yang ada kini.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *