Bahaya Amendemen Menyeluruh UUD 1945

Rencana Amendemen UUD 1945 secara menyeluruh mulai mengemuka, dibalik alasan untuk kebaikan rakyat rencana ini mengandung bahaya. Perlu diketahui UUD 1945 banyak mengatur dasar hukum negara, sehingga perubahan sekecil apapun akan sangat berdampak pada tata kelola negara selanjutnya.

Sebagai contoh UUD 1945 mengatur batas pencalonan presiden, pemilihan presiden, ketentuan pengujian undang undang di MK dan masih banyak lainnya. Sehingga perlu alasan yang tepat jika hendak melakukan amendemen. Sebab jika tidak hanya akan melahirkan kegaduhan baru.

UUD 1945 bukanlah kitap suci yang tidak boleh diamendemen, bahkan amendemen diperlukan jika konstitusi dinilai kurang mengikuti perkembangan jaman. Namun terlalu sering mengamendemen hanya akan menimbulkan ketidakpastian politik, sosial bahkan ekonomi. Karena amandemen yang dilakukan pasca reformasi masih sesuai perkembangan jaman, maka perlu dipertanyakan untuk apa diamendemen kembali.

Amendemen haruslah memperhatikan kepentingan dan aspirasi publik, serta dilakukan dalam situasi sosial politik yang relatif kondusif. Bila tidak hal ini akan berbahaya dan hanya menimbulkan resistensi berlebihan saja dimasyarakat. Hal ini akan berujung pada ketidakstabilan situasi negara dan goyahnya kepercayaan pada presiden serta pemerintahan.

Munculnya lagi opini untuk mengembalikan UUD 1945 juga sangat berbahaya, karena versi asli UUD 1945 masih banyak kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi di Indonesia. Kekurangan tersebut seperti tidak ada batasan pencalonan kembali Presiden, tidak adanya MK untuk menguji undang-undang, kurangnya perhatian pada HAM dan masih banyak kekurangan lain didalamnya.

Hal tersebut juga hanya akan membawa negara mengulangi kesalahan sejarah yang pernah dilakukan, serta menimbulkan potensi seperti munculnya kembali demokrasi terpimpin bahkan kediktaktoran. Untuk itu ada baiknya semua pihak memikirkan kembali rencana untuk kembali mengamendemen secara menyeluruh UUD 1945.