Catat Sidang Tilang Tidak Diatur Keberatan

Mahkamah Agung pada tanggal 09 Desember 2016 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) no 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Perma Ini Diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016 dan tercatat dalam Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1921. Perma ini terdiri dari 7 Bab dan 13 Pasal.

Dengan berlakuknya Perma ini maka berlaku era baru cara penanganan persidangan Pelanggaran Lalu Lintas. Ruang Lingkup Perma no 12 tahun 2016 Untuk Sidang tilang di Pengadilan dilakukan paling sedikit 1(satu) kali 1 (satu) minggu dan diputus pada hari itu juga.

Untuk pengadilan tertentu yang mendapatkan berkas pelanggaran banyak sidang dimungkinkan lebih dari satu kali dalam seminggu, dan pada hakekatnya pada hari itu sidang dan pada hari itu diputuskan. Pada Hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat Hakim membuka sidang memutus perkara lalu lintas tersebut.

Hakim mengeluarkan penetapan/putusan yang berisi besaran denda. Penetapan/Putusan Denda diumumkan melalui Laman resmi website, atau papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga. Selain itu di Kantor kejaksaan juga akan dipasang besaran denda tersebut.

Keberatan atas Pidana Denda dan Pengambilan Barang Bukti Tilang “STNK atau SIM”

Keberatan atas Pidana Denda Perma nomor 12 tahun 2016 tidak mengatur upaya hukum berkaitan dengan keberatan terhadap pidana denda yang dijatuhkan. Karena dalam sidang tidak diatur keberatan maka jika anda sudah menerima surat tilang maka tidak ada lagi pembelaan.

Namun bukan berarti saat ditilang anda tidak bisa membela diri. Anda tetap bisa membela diri dan mengajukan keberatan, yakni sebelum surat tilang ditulis dan diberikan kepada anda.

Contoh anda melanggar traffic light karena ada kerusakan salah satu bagian traffic light, maka jika anda keberatan ditilang anda bisa mengajukan keberatan pada aparat kepolisian. Namun jika ditolak, anda bisa meminta aparat untuk menuliskan kerusakan traffic light pada surat tilang. Hal ini akan meringankan denda juga upaya masukan untuk perbaikan traffic light.

Pembayaran denda dan pengambilan barang bukti sudah tidak di Pengadilan. Pelanggar dapat mengambil barang bukti tilang (yang meliputi STNK, SIM, Buku KIR) langsung di kantor kejaksaan pada hari itu juga atau lain waktu setelah membayar denda sesuai putusan pengadilan.

Pembayaran bisa dilakukan baik secara tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan. Bahkan apabila ada layanannya bisa menggunakan transfer Atm, Mobile Banking supaya lebih efisien. Setelah itu tunjukan bukti pembayaran dan ambil barang buktinya.

Diambil kapanpun denda akan tetap sama. Jangan mau untuk membayar lebih dari denda dan ongkos perkara sebagaimana putusan. Ada beberapa pengadilan yang menggunakan fasilitas atau aplikasi SMS Info Perkara, atau anda bisa mengakses website pengadilan untuk mengetahui berapa besaran denda.