Harapan Pemberantasan Korupsi di Wajah KPK yang Baru

Munculnya undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang baru banyak membawa pro kontra, karena ini akan membawa wajah baru kepada KPK secara hukum dan institusi. Banyak pihak yang kontra menganggap undang-undang KPK yang baru hanya akan melemahkan KPK semata, serta bagi pihak pro yang menganggap perubahan perlu dilakukan.

Hal ini juga mendapat tanggapan dari Ketua GNPK RI Jateng DR H Hono Sejati SH., M.Hum. Menurut DR H Hono Sejati SH., M.Hum yang terpenting dalam pemberantasan korupsi ialah itikad baik dan pencegahan.

Menurut beliau KPK yang baru harus juga mengutamakan pencegahan, hal ini karena dengan mengedepankan penindakan angka korupsi justru meningkat. Dari tahun ke tahun angka korupsi tak kunjung turun dengan tindakan yang telah dilakukan selama ini.

Yang lebih mengkhawatirkan beliau menambahkan, para tersangka korupsi masih bisa tersenyum saat tertangkap dan mengenakan rompi KPK. Hal ini tentu jauh berbeda dengan negara lain seperti jepang, yang bila ada pejabat terjerat korupsi pejabat tersebut akan merasa malu dihadapan publik.

Nah karenanya bukan hanya penindakan terhadap tersangka yang dikedepankan oleh KPK, namun harus ada upaya pencegahan juga. Seperti menumbuhkan moral yang baik sehingga semua pihak malu untuk melakukan korupsi.

Namun mengenai Pro Kontra undang undang KPK yang baru yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 adalah hak publik. Karena Indonesia negara demokrasi maka masyarakat tetap berhak menilai sesuai kata hati dan kacamata pemikiranya masing-masing.