Mengapa Pelanggaran HAM Hanya Ditujukan Pada Aparat

Halo nama saya Dicky XXXXX, kepada faktorhukum.com saya ingin bertanya, mengapa pelanggaran HAM selalu ditujukan hanya kepada aparat ? Semisal saat pengamanan Demo ada oknum yang memukul dikenakan pelanggaran HAM, sedangkan pada pendemo rusuh tidak ?

Jawaban : Terimakasih kepada saudara telah bertanya kepada kami. Jawaban untuk pertanyaan anda adalah, karena pelaksanaan undang-undang HAM adalah tanggung jawab negara dan bersifat lex specialis. Maka perlakuannya mengacu pada asas lex specialis derogat legi generali yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

Nah isi dalam undang-undang HAM sebetulnya bukan hanya mengikat pada aparat saja, walau memang sebagian besar lebih ditujukan kepada kontrol terhadap alat negara “aparat”. Maka dari itu ketika seorang aparat melakukan tindakan “kekerasan” diluar diperbolehkan oleh undang – undang bisa jadi dikategorikan pelanggaran HAM. Sedangkan orang biasa bila melakukan tindakan “kekerasan” yang tidak diatur dalam undang-undang HAM, maka bukan kategori pelanggaran HAM namun pelanggaran undang-undang lainnya.

Contoh saat pengamanan Demo ada aparat yang melakukan pemukulan maka bisa jadi dianggap pelanggaran HAM. Sedangkan pendemo yang memukul aparat bisa dijerat undang-undang pidana secara langsung seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Undang-undang HAM dibentuk bukan hanya sebagai perlindungan kepada masyarakat sipil saja. Akan tetapi juga bentuk perlindungan terhadap aparat yang sedang melaksanakan tugas. Karena biasanya hukuman dalam undang-undang HAM lebih ringan daripada pidana pada umumnya.

Dalam pelaksanaan HAM di Indonesia juga disertai dengan Komnas HAM, salah satu komisi resmi bentukan pemerintah yang mengurusi masalah HAM secara independen. Pembentukan Komnas HAM itu sendiri adalah salah satu pewujudan penegakan HAM, dan amanat dari UUD 1945 Republik Indonesia.