Penjelasan Pra Peradilan dan Stategi Dasar

Pada artikel kali ini kami akan menjelaskan tentang pra peradilan, serta stategi dasar dalam mengajukan gugatan. Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyi¬dikan atau penghentian penuntutan.
  3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP).
  4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
  5. Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka, Penyidikan, Penyitaan dan penggeledahan; (Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014).

Untuk Yang dapat mengajukan gugatan Pra peradilan adalah tersangka/keluarga atau penasihat hukumnya, Penyidik, Penuntut Umum dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan.

Gugatan Praperadilan tidak dapat diajukan tersangka atau penasihat hukum tersangka yang dalam status tidak diketahui Alamat/keberadaanya atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Proses pemeriksaan dalam Pra Peradilan :

  • Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
  • Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
  • Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
  • Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
  • Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1). Hal ini dikecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).

Untuk strategi dasar gugatan pra peradilan yang dapat dilakukan ialah melakukan persiapan serta gugatan Praperadilan secepat mungkin. Praperadilan sebisa mungkin dilakukan saat status masih tersangka yakni belum P21. Hal ini karena bila sidang kasus sudah dimulai maka gugatan di pra peradilan gugur.

Selain itu perlu diingat praperadilan ialah sidang pidana dengan pembuktian formil, hal yang berbeda dari sidang pidana. Maka pembuktiannya adalah pada legalitas dan prosedur formil.