Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal dan Pengalihan Wewenang Dari MUI ke Kemenag

Mulai 16 Oktober 2019 semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal. Otoritas lembaga yang mengeluarkan ‘hak halal’ itu tidak lagi di Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi dilakukan pengalihan ke Kementerian Agama (Kemenag).

Efektivitas pemberlakuan itu sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH). “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan,” demikian bunyi Pasal 67 ayat 1 UU JPH.

Di mana UU JPH diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014. Bagaimana bila ada yang belum mencantumkan sertifikat halal ?

“Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku. Jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap,” bunyi Pasal 67 ayat 2.

Selain mewajibkan sertifikasi halal UU JPH juga membuat perubahan. Yaitu berpindahnya otoritas dari lembaga yang dapat mengeluarkan sertifikasi halal.

Yakni dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.