Usia Dewasa Menurut Hukum Indonesia

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih ditemui ketidakseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Seperti pada KUH Perdata Pasal 330, menyebut “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Namun pada Pasal 45 KUH Pidana 16 tahun merupakan batas dewasa, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dikatakan telah dewasa yakni telah mencapai usia 18 tahun.

Memang upaya untuk memperjelas sudah dilakukan pemerintah. Seperti pada SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”), yang membedakan tentang usia dewasa sebagai berikut :

  • Dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu.
  • Dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru.
  • Dewasa hukum, dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Nah itulah dewasa menurut hukum di Indonesia, namun sayang belum seragamnya ketentuan usia dewasa ini juga berimbas pada putusan hakim. Banyak putusan hakim masih berbeda disatu kasus dan kasus yang lainnya.