Rencana Pemerintah Menggantikan IMB Dan AMDAL Dengan RDTR

Kabar terbatu datang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang melempar wacana untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kedua instrumen ini dipandang sebagai salah satu hal yang memperpanjang birokrasi perizinan, sehingga proses pengurusan izin menjadi lebih panjang dan lebih lama.

IMB dan AMDAL nantinya akan digantikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang saat ini telah berlaku di sekitar 53 Kabupaten/Kota. Menurut Kementerian ATR/BPN, RDTR yang terintegrasi dengan online single submission (OSS) merupakan salah satu inovasi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha untuk memperoleh izin di sektor tata ruang.

RDTR sendiri disebutkan memiliki sejumlah komponen substansi yang sama dengan IMB atau AMDAL sehingga relevan untuk menggantikan kedua instrumen perizinan tersebut. Terkait AMDAL, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk Usaha dan atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki RDTR.

Maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL menjadi terbuka lebar. Rencananya, RDTR juga akan menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi, yaitu pertimbangan teknis pertanahan.

Beberapa Pihak Menentang Rencana RDTR menggantikan IMB dan AMDAL

Beberapa pihak menentang termasuk Wali Kota Bogor Bima Arya yang tidak setuju gagasan Kementerian ATR/BPN. Menurut Bima, langkah menghapus IMB dan AMDAL hanya akan memperburuk situasi penataan pembangunan di daerah. Menurut Bima, pilihan untuk mempermudah birokrasi perizinan tidak harus mengorbankan rencana penataan pembangunan di daerah. Ia mencontohkan sejumlah daerah yang ramai bermunculan bangunan Rumah Toko (Ruko).

Menurut Bima hal itu bisa saja terjadi akibat pengawasan yang tidak efektif terhadap penerbitan IMB di suatu daerah. Begitu pula dengan pembangunan sejumlah gedung bertingkat. Acapkali terjadi setelah gedung-gedung bertingkat berdiri, muncul penolakan dari masyarakat akibat merasa terganggung oleh keberadaan gedung bertingkat.

Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang, Vera Revina Sari menyebutkan adanya perbedaan antara RDTR dengan IMB dan AMDAL. Menurut Vina, RDTR merupakan instrumen perencanaan. Sementara alat pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya merupakan Izin yang mana IMB termasuk di dalamnya.

IMB, Vina menambahkan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Keberadaan IMB akan menjamin hak masyarakat jika suatu saat terjadi persoalan terkait RDTR. Menurut Vina hak masyarakat lebih terjamin selama tidak melakukan perubahan bangunan yang bertentangan dengan IMB. Maka masyatakan tentuanya tidak perlu khawatir jika suatu saat terdapat RDTR yang berbeda dengan IMB.

Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Ahmad Djuhara menaruh perhatian kepada aspek keselamatan pengguna bangunan. Menurut Ahmad, keselamatan pengguna jauh lebih penting jika dibandingkan dengan kecepatan pembangunan gedung. Jika kecepatan pembangunan gedung mengakibatkan adanya konstruksi yang tidak aman bagi pengguna gedung, maka hal ini sama saja menimbulkan kekacauan. Untuk itu, fungsi dari IMB maupun AMDAL menjadi penting dalam hal ini.

Untuk itu, senada dengan pembicara lainnya, Ahmad mendorong pemangkasan birokrasi dan potensi biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam pengurusan IMB atau AMDAL. Bukan dengan jalan menghapus keduanya.