Penarikan Jaminan Fidusia Harus Lewat Pengadilan

Secara final dan mengikat MK mengubah aturan main eksekusi jaminan fidusia lewat Putusan No. 18/PUU-XVII/2019. Tidak ada jalan mundur karena tafsir sudah diberikan. Putusan ini dimana penyitaan Fidusia harus melalui izin pengadilan.

Bagi mereka yang berada pada posisi debitor, putusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin  menjadi solusi atas problem hak konstitusional. Mekanisme izin eksekusi dari pengadilan melindungi hak mereka dari kesewenang-wenangan cara penagihan atau penarikan.

Bagi pelaku usaha pembiayaan selaku kreditor, putusan itu tentu sebagai hambatan baru dalam berbisnis. Tidak mudah lagi bagi mereka untuk dapat mengurangi risiko kerugian.

Meski begitu jika ditelisik lebih jauh putusan Mahkamah bukan tanpa imbas ke pengadilan. Jika setiap penarikan benda jaminan akibat cidera janji harus melalui pengadilan. Akan menjadikan pengadilan berpotensi kebanjiran permohonan eksekusi jaminan fidusia, karena seperti yang kita ketahuai Jumlah Fidusia bermasalah di Indonesia sangatlah Banyak.