Corona, Lockdown dan Ekonomi Indonesia

Virus corona menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Virus yang ditetapkan menjadi Pandemic Global ini sukses membuat geger Indonesia bahkan dunia. Virus yang berasal dari kota Wuhan China menyebar dengan cepat bahkan sampai ke benua Eropa dan Amerika.

Di Indonesia sendiri virus Corona mulai ditemukan awal Maret 2020. Awalnya virus ini diperkirakan tidak akan memasuki Indonesia bahkan, banyak pejabat yang berkelakar bercanda mengenai virus ini. Banyak orang penting bahkan menteri yang sayangnya juga ikut terjangkit menjadi pemicu kepanikan di masyarakat pada akhirnya.

Penanganan Virus Yang Dinilai Lambat Oleh Sebagian Kalangan

Penanganan virus Corona di Indonesia sendiri mendapat banyak kritikan. Kritikan ini dimulai dari para pengamat dan akademisi yang menilai pemerintah meremehkan seperti baru dicabutnya bebas Visa pada pertengahan bulan Maret, hingga belum dilaksanakannya Lockdown. Bahkan penanganan virus Corona dibanding-bandingkan dengan penanganan Flu Burung dimasa kepresidenan SBY yang dinilai efektif dan cepat.

Lockdown sendiri sebetulnya sudah ada Undang-Undang yang mengatur yakni UU No 6 Tahun 2018. Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah tertentu.

Memang tidak disebutkan penggunaan istilah Lockdown dalam UU No 6 Tahun 2018, namun maknanya kurang lebih sama. Karena lockdown sendiri dapat diartikan “Karantina Masal”. Hal ini penting dilakukan agar mencegah penyebaran namun sayang belum dilakukan.

Lockdown belum dilaksanakan karena berbagai pihak bahkan dari pemerintah menilai akan berdampak pada ekonomi. Hal ini memang berdampak langsung namun harus ditimbang hasil dan resikonya. Karena jika dibiarkan berlarut maka Corona tetap akan menggerogoti ekonomi. Walau sudah rahasia umum bahkan sebelum Corona merebak ekonomi Indonesia sudah dalam keadaan meriang dan tak bertenaga.

Namun beberapa pihak terus mendesak dilakukannya Lockdown salah satunya AHY ketua partai Demokrat. Hal ini memang patut dipertimbangkan karena dengan status lockdown, sebuah wilayah akan diisolasi “dikarantina”. Maka mau tidak mau pemerintah harus membiayai warga, dan cicilan/tanggungan warga tertangguhkan akhibat Force Majeure. Meski tidak ditampik lockdown akan membebani keuangan negara. Tapi hal ini efektif menghambat bebasnya warga berpindah dari daerah terjangkit ke daerah lain dan menjadikan penularan.

Bila terus berlanjut dan tanpa solusi virus Corona akan tetap menggerus ekonomi dan bahkan mungkin kian mewabah di Indonesia. Maka sudah seharusnya para pejabat dan politisi bersatu merendahan ego mengatasi wabah virus Corona. Agar Indonesia tetap jaya dan Merdeka.