Pengertian dan Penjelasan Darurat Sipil yang Heboh Dibicarakan

Kabar yang terbaru Presiden Joko Widodo bersiap menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus corona atau Covid-19. Jokowi bahkan mengatakan aturan ini perlu didampingi oleh kebijakan darurat sipil.

Pengertian darurat sipil adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Ketentuan soal darurat sipil ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 dan Menetapkan Keadaan Bahaya.

Berbagai ketentuan penetapan darurat sipil juga diatur di dalamnya. Diantaranya, Pasal 1 menyebutkan bahwa status darurat sipil, darurat militer, maupun perang, hanya diumumkan oleh presiden atau panglima tertinggi angkatan perang, baik itu untuk seluruh ataupun sebagian wilayah. Status ini dikeluarkan dalam tiga kondisi, yaitu:

  • Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
  • Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.
  • Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Efektif untuk Sementara dalam Penanganan Corona

Penerapan Darurat Sipil ini sendiri sebetulnya cukup Efektif dalam Penanganan Corona untuk sementara waktu. Hal ini dikarenakan saat darurat sipil dilaksanakan maka Presiden sebagai panglima tertinggi dapat membubarkan keramaian, penyadapan serta hal lain yang diperlukan. Tentunya hal ini akan memiliki konsekuensi kuat agar Social Distancing benar-benar dipatuhi masyarakat.

Selain itu penerapan darurat sipil juga lebih murah dibanding karantina wilayah. Hal ini dikarenakan saat darurat sipil pelaksanaannya Secara undang-undang pemerintah tidak “wajib” mencukupi kebutuhan masyarakat. Tidak seperti karantina wilayah atau Lockdown yang bila dilaksanakan pemerintah harus menanggung kebutuhan masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan tidak membebani APBN lebih dalam.

Namun hal ini tidak efektif untuk jangka panjang. Bila sampai dalam 1 sampai 2 bulan corona belum dapat diredam, status darurat sipil bisa jadi malapetaka penanganan corona. Ini dikarenakan saat jangka panjang mungkin sebagian besar dari masyarakat kehabisan tabungan. Kemudian bila terjadi dan menimbulkan kelaparan bukan tidak mungkin masyarakat akan turun ke jalan secara anarkis. Oleh karena itu penting dilakukan kajian oleh pihak berwenang sebelum dilaksanakan untuk penanganan virus corona.