Syarat Penangguhan Hutang Dampak Corona Menurut Peraturan OJK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui memberikan wacana untuk masyarakat khususnya menengah kebawah. Wacana tersebut berkaitan tentang berbagai kemudahan kepada sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus corona (Covid-19).

Bagi para tukang ojek, sopir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit. Jokowi mengatakan, bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan.

Adapun khusus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa OJK telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar.

Peraturan dari OJK

Pada 19 Maret lalu, OJK sendiri juga sudah memberikan stimulus bagi perbankan Indonesia di tengah terjangan dampak virus corona terhadap perekonomian. Stimulus yang diberikan berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit di industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengyebutkan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Kebijakan stimulus tersebut terdiri dari:

  • Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar.
  • Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.

Adapun kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini yakni debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Disebabkan karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

Beberapa sektor ekonomi yang disebutkan yakni pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. 

Contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara lain:

  1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning beberapa negara.
  2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.
  3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.

Selain perbankan, OJK juga menegaskan fleksibilitas dalam perhitungan non performing loan (NPL) alias kredit bermasalah tak hanya berlaku di perbankan. Akan tapi juga industri pembiayaan atau multifinance. Dengan demikian penagihan debt collector multifinance atau leasing disetop untuk sementara. 

Penangguhan Hutang yang Disampaikan Jokowi Masih Bersifat Himbauan

Oleh karena Peraturan Presiden Jokowi tentang penundaan cicilan hutang belum diundangkan atau dijadikan peraturan resmi dan masih bersifat himbauan. Maka peraturan OJK yang sudah ada menjadi patokannya. Oleh karena itu kami akan sedikit memberi tips agar kelonggaran yang diberikan OJK dapat dirasakan.

Tips dari kami ialah dengan debitur mengajukan keringanan kepada pihak kreditur. Pengajuan keringanan disertai dengan bukti seperti contoh : “Warnet dirazia polisi untuk membubarkan keramaian karena Corona. Maka saat razia pemilik warnet meminta bukti tertulis pembubaran disertai alasan dari kepolisian. Atau pengusaha bertempat di tempat wisata meminta bukti penutupan tempat wisata oleh pemerintah karena Corona.”

Nantinya bukti tertulis tersebut dijadikan bukti untuk pengajuan keringanan. Dengan begitu pihak kreditur diharapkan dapat memberi keringanan. Hal ini sambil menunggu aturan resmi yang baru, karena memang untuk penangguhan dari Jokowi masih bersifat himbauan.