Jenis Pidana Menurut KUHP

Jenis Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dari KUHP yang terdiri dari 569 pasal, dimana :

  • Buku I tentang Aturan Umum: Pasal 1-Pasal 103
  • Buku II tentang Kejahatan: Pasal 104-Pasal 488
  • Buku III tentang Pelanggaran: Pasal 489-569

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam KUHP jenis pidana dinadi menjadi Kejahatan dan Pelanggaran. Untuk perbedaan antara Kejahatan (Misdrijven) dan Pelanggaran (Overtredingen), menurut Memorie van Toelicting (Buku Penjelasan KUHP)

  • Kejahatan adalah delik hukum (rechts delict). Suatu perbuatan merupakan delik hukum, apabila sejak semula sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum sebelum ditentukan dalam undang-undang.
  • Pelanggaran adalah delik undang-undang (wets delict). Serta baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Untuk perbedaan akibat hukum antara kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

  1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan, sedangkan pada pelanggaran tidak.
  2. Pada kejahatan, bentuk kesalahan (schuld) yaitu kesengajaan (opzet) atau kealpaan (culpa) pada pelaku tindak pidana harus dibuktikan. Pada pelanggaran hal ini tidak perlu dibuktikan
  3. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 53 jo. Pasal 54 KUHP)
  4. Pembantuan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan pembantuan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 56 jo. Pasal 60 KUHP)
  5. Gugurnya karena daluarsa hak penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana bagi kejahatan jangka waktunya lebih lama daripada bagi pelanggaran (Pasal 78 dan Pasal 84 KUHP)
  6. Hak untuk menuntut pidana terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang di luar wilayah Indonesia melakukan suatu tindak pidana tertentu, hanya berlaku dalam hal dilakukannya suatu kejahatan (Pasal 5 KUHP), tidak dalam melakukan pelanggaran.
  7. Pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam delik aduan hanya ditentukan untuk tindak pidana kejahatan (Pasal 72-75 KUHP).