Ketua Komisi III DPR Setuju Remisi Koruptor Alasan Kemanusiaan

Ketua Komisi III DPR yang juga Politisi PDIP Herman Hery menyetujui usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham). Yasonna Laoly Menkum HAM telah mengusulkan untuk membebaskan narapidana kasus korupsi. Namun dengan syarat napi koruptor sudah menjalankan 2/3 masa hukuman dan berusia di atas 60 tahun.

“Atas nama kemanusiaan dan dalam situasi darurat Covid-19, saya pribadi setuju untuk di bebaskan,” kata Herman ketika dihubungi wartawan, Kamis (2/4/2020).

Baca juga : Pemerintah Berencana Bebaskan 30000 Napi Termasuk Koruptor Untuk Penanggulangan Corona

Adapun terkait dengan rencana Yasonna untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Herman mengatakan, hal tersebut diskresi Presiden..

Lebih lanjut, Herman menegaskan berdasarkan keterangan Menkumham. Warga binaan yang akan dibebaskan fokus pada yang berumur di atas 60 tahun dengan menjalani 2/3 masa hukuman, tanpa memandang tindak pidana apapun.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Hal ini berkaitan tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan. Pembebasan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Lewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 peninggalan pemerintahan SBY ini tentunya remisi dapat dilaksanakan. Menteri Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi. Yakni yang berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.