OJK Bisa Paksa Lembaga Jasa Keuangan Merger di Perppu Stabilitas Jasa Keuangan

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Perppu terbaru di 2020. Ialah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona. Hal ini dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu amanat dari Perppu tersebut yaitu memberi kewenangan dan pelaksanaan kebijakan baru kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi. Langkah tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan untuk mengantisipasi krisis jasa keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menyampaikan amanat Perppu tersebut dipersiapkan sebagai bentuk antisipasi. Sehingga saat diperlukan OJK untuk memerintahkan lembaga jasa keuangan melakukan aksi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi sudah ada payung hukumnya.

Kewenangan OJK dapat memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan aksi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi tersebut tercantum dalam Pasal 23 Perppu 1/2020 yang baru saja disahkan.