Telegram Kapolri Tentang Penghinaan Presiden Tak Sejalan Dengan Putusan MK

Baru – baru ini berhubungan dengan merebaknya virus Corona Kapolri Jendral Idham Azis membuat surat Telegram Kapolri yang berkaitan dengan “Penghinaan Presiden dan juga Pejabat”. Surat Telegram No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 menjadi salah satu kontroversi dan tak sejalan bahkan mungkin bertentangan dengan putusan MK tahun 2006.

Isi Surat Telegram Kapolri ini antara lain berbunyi : Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, Hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah.

Hal ini tentu berpotensi menyebabkan Polri melakukan tindakan “Unprofessional Conduct”. Dikarenakan Pasal Penghinaan Presiden telah dibatalkan oleh putusan MK tahun 2006. Sedangkan putusan MK bersifat Final dan mengikat.

Baca juga : Rencana Pasal Penghinaan Presiden Di RKUHP, Saat Putusan MK Terancam Tak Final dan Mengikat

Bahkan bisa jadi jika tidak diluruskan akan membuat pelanggaran terhadap hukum tata negara dan menciptakan ketidakpastian hukum. Disisi lain hal ini juga kontradiksi dengan Visi Presiden Jokowi semasa kampanye. Ketika itu dikampanyekan bahwa Rezim Jokowi Demokratis taat hukum dan berbeda dengan Masa Rezim Soeharto yang Otoriter.

Alangkah baiknya jika Surat Telegram No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 Kapolri dibatalkan. Karena sudah seyogyanya Polri memberi contoh kepada masyarakat supaya paham dan taat kepada Hukum. Hal ini agar membuat suasana kondusif serta Polri menjadi semakin dicintai masyarakat.