Perppu Kebijakan Covid-19 Disetujui Jadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus (Covid-19). Kini Perppu sudah dimasukkan ke Lembaran Negara menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Pengesahan Perppu di DPR relatif berjalan mulus karena hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan menolak.

Menurut Piter Abdullah mengemukakan setidaknya empat isu penting terkait Perppu No. 1 Tahun 2020. Pertama, kewenangan Pemerintah yang terlalu besar terkait anggaran. Melalui Perppu, Pemerintah mengatur dukungan sistem keuangan dan finansial terhadap kebijakan penxegahan Covid-19, sehingga mengubah postur APBN. Pengaturan melalui Perppu seolah-olah menghilangkan fungsi anggaran yang hakikatnya dimilik DPR.

Mendapat Kritikan dari Sejumlah Pihak

Tetapi Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, juga mempertanyakan sikap DPR yang langsung menyetujui Perppu. Di satu sisi, ada fungsi parlemen yang harus dijalankan tetapi di sisi lain, pemerintah mengebiri fungsi budget DPR atas nama fleksibilitas.

Meskipun ada semacam ironi di situ, faktanya, mayoritas anggota DPR menyetujui pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang. “Mengapa juga  (Perppu) mudah disetujui DPR padahal itu mengenai diri mereka sendiri,” tanya akademisi Universitas Indonesia tersebut.

Kedua, menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan anggaran. Piter bersyukur Pemerintah mengantisipasi dampak penyebaran Covid melalui sejumlah kebijakan. Satu hal yang pasti, dalam kondisi tak terduga, Indonesia banyak bergantung pada stimulus fiskal.

Refocusing anggaran ke program terkait pencegahan Covid-19 berlangsung dari pusat hingga ke desa. Pemerintah memutuskan dana desa pun dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Kekhawatiran mumcul karena potensi korupsi jika penyusunan dan alokasi anggaran dalam situasi pandemi tidak dilakukan secara hati-hati.

Ketiga, biaya pemulihan ekonomi bukan kerugian negara. Hingga kini tidak ada yang dapat memastikan kapan penyebaran wabah Covid-19 akan berakhir. Itu artinya, stimulus fiskal sebesar 405 triliun rupiah yang dianggarkan bukan jaminan mutlak.

Keempat, pemberian imunitas hukum terhadap para pejabat yang mengambil kebijakan. Rumusan Pasal 27 Perppu dianggap memberikan imunitas kepada para penyelenggara negara yang mengambil kebijakan terkait pendapatan negara dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Kontroversi Peraturan

Kontroversi pasal ini terletak pada tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata perbuatan yang dikeluarkan sepanjang dengan iktikad baik. Bahkan keputusan yang diterbitkan pun tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam kalkulasi politik, Aditya melihat pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai wujud dukungan parpol pendukung pemerintah. Buktinya, hanya satu fraksi yang tegas-tegas menolak. Menerbitkan Perppu memang kewenangan Presiden, tetapi seharusnya ada catatan kritis dari DPR. Realitasnya, mayoritas anggota DPR juga memberikan dukungan. Yang jadi persoalan adalah transparansi dan akuntabilitas pembuatan kebijakan.

Masalah ini pula yang disorot anggota Komisi XI DPR, Ecky A. Muharram. Politisi PKS ini beranggapan ada cacat dalam proses pengambilan keputusan Perppu menjadi Undang-Undang. Pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk membacakan pandangan tertulis.

Ia mengingatkan bahwa pada saat pandangan mini fraksi, beberapa fraksi justru mengkritisi Perppu No. 1 Tahun 2020. Tetapi dalam rapat paripurna pengambilan keputusan, pandangan kritis itu tak diketahui lagi.