Ketuhanan Yang Berkebudayaan Di RUU HIP Wajib Dipertanyakan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai penolakan dari banyak pihak. Pasalnya, RUU tersebut dianggap mendegradasikan harkat dan martabat Pancasila, serta dianggap sebagai alat untuk mengembalikan paham komunisme di Indonesia.

Polemik muncul saat tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Yakni tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sebagai konsideran “Mengingat” RUU HIP. Juga adanya penjabaran Ekasila dan Trisila yang dianggap mengkebiri nilai asli Pancasila. Serta yang makin aneh yakni Pasal 7 dalam RUU tersebut yang terdapat frasa “Ketuhanan yang Berkebudayaan”.

Baca juga : Salah Kaprah Arti NKRI Harga Mati

Dilihat didalam draf RUU HIP Senin (15/6/2020), Pasal 7 menjelaskan mengenai ciri pokok Pancasila. Bunyinya sebagai berikut :

Pasal 7
(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Sedangkan arti budaya sendiri adalah pikiran akal budi dan hasil dari adat istiadat yang sudah berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tentu hal ini bertentangan dengan sifat Ketuhanan itu sendiri. Karena Ketuhanan bukan dibentuk dari akal pikiran manusia, tapi lebih pada suatu keyakinan yang diyakini manusia sebagai kebenaran adanya Sang Pencipta. Dimana kepercayaan terhadap Ketuhanan tidak semua dapat dijelaskan oleh akal manusia yang memiliki keterbatasan.

Maka dari itu meski sudah dibantah oleh Mahfud MD bukan berasal dari Jokowi dan eksekutif masih timbul pertanyaan besar, karena ada kewenangan eksekutif dalam pembentukan RUU. Pertanyaannya adalah masih pantaskan RUU dan Pasal ini dilanjutkan apalagi dalam keadaan Pandemi Corona wahai Pak Jokowi berserta jajaran ?