Inalum Berencana Terbitkan Utang 30an Triliun Untuk Bayar Utang

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) memberikan jawaban tertulis, Hal ini atas pertanyaan-pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI pada rapat dengar pendapat yang digelar Selasa lalu.

Head of Corporate Communication Inalum Rendi Witoelar mengatakan jawaban tertulis itu diserahkan hari ini. Penyerahan kepada Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII DPR RI Nanik Herry Murti. Seluruh pertanyaan legislator telah dijawab secara tertulis. Ini termasuk mengenai penerbitan obligasi yang sempat diributkan anggota dewan.

Dalam RDP Selasa lalu, Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama Inalum Orias Petrus Moedak memberikan penjelasan detail. Utamannya terkait proyeksi pendapatan negara dari PT Freeport Indonesia dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Komisi VII juga mendesak Orias untuk memberikan penjelasan detail terkait skema utang yang digunakan, untuk akuisisi saham PT Freeport Indonesia dan PT Vale TbkKemudian refinancing untuk angsuran utang PT Inalum (Persero), dan anak usaha yang akan jatuh tempo 2021 dan 2023. Termasuk kewajiban pembelian saham PT Vale Indonesia Tbk kedepannya.

Orias juga diminta membuat terobosan di tengah turunnya harga komoditas tambang dan penurunan permintaan agar kontribusi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Pajak tidak jauh dari realisasi 2018.

Sebelumnya, RDP tersebut sempat diwarnai cekcok antara Orias dan Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat M Nasir lantaran ketidaksepahaman mengenai refinancing yang dilakukan Inalum.

Recana Utang Untuk Membayar Utang

Inalum baru saja kembali menerbitkan obligasi sebesar USD2,5 miliar atau setara sekitar 37 Triliun Rupiah. Obligasi tersebut salah satunya digunakan untuk membeli saham PT Vale Indonesia Tbk, membayar utang jatuh tempo dengan tenor tiga dan lima tahun yang dilakukan Inalum untuk membeli Freeport.

Pada saat membeli Freeport, Inalum mesti merogoh USD3,85 miliar ketika membeli Freeport. Anggaran untuk membeli saham perusahaan tambang tersebut berasal dari penerbitan utang sebesar USD4 miliar dengan tenor 3,5,10 dan 30 tahun. Untuk tenor tiga dan lima tahun akan jatuh tempo di 2021 dan 2023.

Menanggapi penerbitan obligasi lanjutan itu, Nasir dari partai Demokrat menilai langkah gali lubang tutup lubang dengan utang merupakan cara yang salah. Sebab utang sebelumnya yang belum lunas tapi perusahaan kembali menambah utang. Padahal kondisi perekonomian dunia sedang tidak menentu sehingga dikhawatirkan hanya menambah beban kedepan.