Meroketnya Utang PLN dan Kasus Jiwasraya Indikasi Kesalahan Pengelolaan BUMN

Belum selesai kasus ambruknya asuransi Jiwasraya, kini PLN mengatakan dalam lima tahun terakhir mencatatkan utang hingga mencapai Rp 500 triliun. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan meroketnya utang BUMN tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Seperti pengerjaan proyek 35.000 MW. PLN melakukan utang karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, sehingga membengkak setiap tahunnya.

“Lima tahun terakhir ini PLN membiayai investasinya itu dengan utang. Sehingga lima tahun yang lalu utang PLN secara minimal nggak sampai Rp 50 triliun. Tapi karena utang tiap tahun Rp 100 triliun Rp 100 triliun, ya maka utang PLN di 2019 kemarin mendekati Rp 500 triliun,” kata Zulkifli dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Kamis, (25/06/2020).

Zulkifli yang memiliki latar belakang bankir menyebut kondisi seperti ini tidaklah sehat. Karena perusahaan tidak mampu menbiayai investasinya sendiri.

Sementara itu, PLN tahun ini memotong belanja modal atau capital expenditure (Capex) hingga hampir 50% menjadi Rp 53,9 triliun dari Capex awal Rp 100 triliun. Zukifli mengatakan pihaknya masih menyisir program yang bisa dijadikan prioritas untuk bisa dilanjutkan.

Proyek prioritas yang masih bisa ditunda maka akan dilakukan penundaan degan mitigasi yang baik. Sehingga tidak berdampak signifikan pada sistem kelistrikan.

Meski terjadi pemotongan Zulkifli memastikan operasional dari PLN akan tetap dijaga. Ia menegaskan proyek-proyek yang bakal ditunda yakni proyek tahun ini, karena yang tahun-tahun sebelumnya tidak bisa ditunda.

Perlu Audit dan Penanganan Segera

Ini tentu menjadi sebuah isyarat bahwa pengelolaan BUMN selama 5 tahun kebelakang terdapat kesalahan. Hal ini dikarenakan BUMN yang sebelumnya di Era SBY mencetak laba seperti PT POS, Jiwasraya dan bahkan kini PLN meroket utangnya atau mengalami masalah keuangan. Pemerintah perlu melakukan audit besar besaran agar tahu dimana letak kesalhan atau bahkan kebocoran.

Bila tidak dilakukan perbaikan yang signifikan dikhawatirkan BUMN bermasalah lainnya juga akan muncul. Apalagi perlu diingat beberapa BUMN tersebut adalah perusahaan yang mengelola kebutuhan hajat hidup orang banyak. Dimana bila sampat bangkrut akan berpotensi buruk secara langsung pada masyarakat.