Pengertian dan Penjelasan IUPK

IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebuah izin dalam dunia pertambangan. Hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Dari segi bentuk, IUPK Izin Usaha Pertambangan Khusus dan IUP Izin Usaha Pertambangan tidak memiliki perbedaan. Ini dikarenakan sama-sama diberikan oleh pihak yang berwenang dalam bentuk keputusan (beschikking). Demikian juga dilihat dari konsekuensi hukumnya, IUPK dan IUP dapat dibatalkan sepihak oleh pemberi izin dengan menggunakan asas contrarius actus  atau dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan melalui mekanisme PTUN.

Suatu perbedaan dapat ditemukan ketika membandingkan “IUPK” dan “Kontrak karya” atau “PKP2B” yang dari segi bentuk dan konsekuensi hukum memiliki perbedaan. Yaitu  “IUPK” diberikan dengan menggunakan keputusan (beschikking), sedangkan  “Kontrak karya” atau “PKP2B” diberikan apabila dituangkan dalam bentuk kontrak (contract).

Sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berbeda yaitu “Kontrak karya” atau “PKP2B” tidak dapat dibatalkan sepihak. Tetapi dapat dibatalkan apabila tercapai kesepakatan antara dua pihak atau dibatalkan melalui lembaga peradilan yang telah disepakati kedua pihak baik di dalam negeri ataupun diluar negeri.

Adapun pihak-pihak yang berhak mendapatkan IUPK adalah sebagai berikut:

  1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
  2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan
  3. Badan Usaha swasta.

Nah itulah sekilas pengertian dan penjelasan tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus.