Hierarki Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia

Pada perancangan perundang-undangan tentunya perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain baik undang-undang yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah dari RUU tersebut sehingga tersusun secara sistematis dan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (overlaping).

Maka dari itu munculah Hierarki hukum yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun bunyi dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini mempunyai dampak hukum terhadap Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dipertegas dalam Pasal  102 dimana berbunyi :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 ini menggantikan Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. 

Berdasarkan asas lex superiori derogate legi inferiori, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Maka hierarki tersebut sangatlah penting supaya dapat menciptakan kepastian hukum.