Bentuk Perlindungan Bagi Nasabah Bank

Bila dilihat dari fungsi dan perannya, bank yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan. Maksudnya, bank berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.

Bank tunduk pada peraturan perbankan secara umum, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”).

Lembaga ini juga sama-sama harus patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan permodalan. Prinsip kehati-hatian, dan berbagai regulasi terkait dengan kesehatan perbankan.

Sebagai konsumen, nasabah bank baik konvensional maupun syariah memperoleh perlindungan dari regulasi di bidang perlindungan konsumen selain UU 21/2008, meliputi:

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”).
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Meskipun UU OJK sekilas bersifat umum dan tidak mengindikasikan adanya ketentuan tentang perlindungan konsumen, namun Pasal 1 angka 15 UU OJK berbunyi:

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan. Antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bahkan pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 21 Bab VI UU OJK ini juga mengatur secara khusus tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Lebih lanjut hal ini diatur melalui POJK 1/2013.

Perlindungan Konsumen dalam UU 21/2008

Patut dicatat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU 21/2008”) bersifat lex spesialis, karena secara khusus mengatur perbankan syariah. Meskipun UU 21/2008 memang tidak menyebutkan nasabah sebagai konsumen, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Kemudian Pasal 66 ayat (2) UU 21/2008, menyebutkan:

Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp4 miliar.

Jadi dari penjelasan di atas, perlindungan nasabah dalam perbankan meliputi:

  1. Menjaga dana nasabah agar tetap aman, dalam artian penyaluran dan pengembangan dana nasabah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (prudent). Selain itu, tidak rentan terhadap pencurian dalam arti secara riil.
  2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah, termasuk kerahasiaan jumlah dana yang disimpan. Sehingga, nasabah aman dari tawaran-tawaran yang tidak dikehendakinya, serta terhindar dari target kejahatan.
  3. Memperoleh penjelasan mengenai kemungkinan timbulnya potensi risiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan.
  4. Mendapatkan kesempatan untuk secara sukarela menyerahkan agunan atau dapat memberikan kuasa terhadap ekskusi jaminan jika terjadi gagal bayar (wanprestasi).
  5. Penjaminan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Memanfaatkan pelayanan produk-produk bank syariah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya. Memperoleh perlindungan konsumen berdasarkan UU 21/2008 dan peraturan lainnya terkait.