Hadiah Pemerintah Yang Ditolak Pekerja, Dari Kemungkinan Kontrak Seumur Hidup Hingga Berkurangnya Pesangon

Hadiah pemerintah yakni RUU Cipta Kerja untuk menggantikan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditolak oleh para pekerja. Jutaan buruh yang tersebar di berbagai daerah direncanakan akan menggelar aksi mogok nasional selama tiga hari (6-8 Oktober).

KSPI dan buruh Indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020.

Ada tujuh poin yang ditolak pekerja juga buruh dan menjadi alasan untuk dilakukan mogok nasional, berikut alasannya:

1. UMK Dibuat Bersyarat

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibuat bersyarat memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Ada baiknya UMSK harus tetap ada. Sebagai jalan tengahnya penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja. Sehingga UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK agar ada keadilan.

2. Pesangon Dikurangi

Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah yang mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Ia mempertanyakan dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon.

3. Kontrak Kerja Seumur Hidup

Buruh menolak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seumur hidup tanpa batas waktu kontrak bagi pekerja, konsekuensi dari hilangnya Pasal 56 UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 di UU Cipta Kerja. Hal ini menjadikan posisi tawar buruh lemah dan rentan dicurangi. Bahkan hal buruknya akan memunculkan perbudakan baru Industry.

4. Outsourcing Seumur Hidup

Pekerja outsourcing disebut bisa seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Hal ini tentu membuat para pekerja semakin tidak mempunyai posisi di mata pengusa modal “Kapital”.

5. Baru Dapat Kompensasi Minimal 1 Tahun

Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan, buruh kontrak yang mendapat kompensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Pertanyaannya, bagaiamana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun? Berarti bisa saja pekerja/buruh kontrak tidak akan mendapatkan konpensasi.

6. Waktu Kerja yang Eksploitatif

Buruh menolak waktu kerja yang disepakati dalam RUU Cipta Kerja karena dinilai bersifat eksploitatif.

Berdasarkan materi ringkasan yang diterima detikcom, waktu kerja dalam RUU Cipta Kerja diatur lebih fleksibel untuk pekerjaan paruh waktu menjadi paling lama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sedangkan untuk pekerjaan khusus seperti di sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan dapat melebihi 8 jam per hari.

7. Hak Upah di Cuti yang Hilang

Hilangnya upah saat cuti haid dan hamil, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut.

Kekhawatiran jika RUU Tetap Disahkan Oleh Presiden bersama Menteri dan DPR

Hal – hal itulah yang memuncukan penolakan dari para buruh, karena layaknya UU KPK bukannya terjadi penguatan tetapi palah terjadi beberapa pengurangan pasal krusial. Jika disahkan maka bukan tidak mungkin buruh tidak akan lagi punya posisi tawar akan haknya terhadap pengusaha dan pemilik modal.

Mungkin yang akan terjadi layaknya ucapan bijak Adian Napitupulu ” Dulu Budak tidak dikasih upah tetapi dikasih makan, Sekarang buruh diberi upah yang hanya cukup untuk makan.”

Hal yang terburuk adalah terjadi kecurangan layaknya perbudakan moderen era industri. Seperti tidak ada batasan kontrak kerja pada RUU Cipta Kerja, bisa saja ada oknum pengusaha membuat kontrak panjang. Akhirnya kontrak panjang itu menjebak pekerja membayar denda jika keluar dari perusahaan sebelum masa kontrak berakhir.