Kurang Baiknya Komunikasi Pemerintah dan Salah Pengertian Demo di UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja atau juga sering disebut Omnibus Law beberapa waktu belakangan menjadi perdebatan hangat. UU Cipta Kerja menjadi perdebatan karena unik, setelah disahkan banyak pihak yang belum langsung menerima draf resminya. Seperti beberapa anggota Dewan bahkan juga belum bisa mengakses langsung Draf UU Cipta kerja yang telah disahkan tersebut.

Banyak Draf yang beredar mulai dari yang berisi halaman sebanyak 1028, 905, 1035 sampai barulah terkonfirmasi sebanyak 812 halaman yang resmi disahkan. Konfirmasi oleh pemerintah ini pun secara resmi baru diumumkan setelah ramai demo dari berbagai kalangan, menjadi ciri kurang baiknya komunikasi pemerintah yang dapat melahirkan Class Action dari masyarakat.

Banyak perubahan yang terjadi di setiap draf yang ada. Seperti misalnya pada draf 1028 UU ketenagakerjaan 2003 pasal 56 dirubah dan pasal 59 dihapus tetapi pada Draf yang terbaru, yakni 812 halaman hanya dirubah saja. Menurut penulis sendiri Draf yang terbaru yakni 812 halaman lebih manusiawi dibanding yang sebelumnya.

Baca juga : Pembuat Kebijakan Entah Dimana, Polisi Jadi Sasaran Amarah Masa Menuntut Haknya di UU Cipta Kerja

Perubahan subtansi signifikan ini mempunyai pengaruh besar, sehingga bisa saja bila pemerintah mengungkap draf final lebih cepat demo besar tidak terjadi. Karena itu ada baiknya pemerintah melakukan evaluasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

Mahasiswa dan Masyarakat Salah Mengartikan Demo

Disisi lain mahasiswa dan masyarakat salah mengartikan apa itu demo. Banyak diantaranya yang menganggap tuntutan demo adalah perintah kepada Pemerintahan Resmi padahal tentu bukan seperti itu. Dikutip dari Wikipedia, Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.

Maka tuntutan demo sifatnya bukan “Order” Perintah akan tetapi “Request” atau permintaan, dimana permintaan tidaklah harus selalu dikabulkan. Akhibat karena salah pengertian ini menyebabkan pendemo mudah emosi ketika tuntutan tidak dipenuhi. Demonstrasi atau disingkat demo untuk menyampaikan pendapat sendiri telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Sebenarnya sejarah demo di Indonesia sudah ada bahkan pada era Kolonial Belanda. Dimana pada era itu demo sangatlah berat perjuangannya, dan dilawan dengan Propaganda dan taktik pecah belah seperti dengan pembagian bantuan uang pada masyarakat oleh Belanda.

Perlu diingat, bahwa Pemerintahan Jokowi saat ini pun ada karena demo di Era Orde Baru yang melahirkan Era Reformasi. Maka alangkah baiknya komunikasi dan pengertian demo dipahami semua pihak agar semua berjalan semestinya.

Mahasiswa dan masyarakat perlu mengerti bahwa demo itu sekedar permintaan, dan pemerintah harus sadar bahwa kekuasaan yang didapat berasal dari rakyat. Bila komunikasi yang baik dijalankan dan ini disadari maka anarkisme dalam demo tentunya dapat diminimalkan bahkan dihindari.