Pembuat Kebijakan Entah Dimana, Polisi Jadi Sasaran Amarah Masa Menuntut Haknya di UU Cipta Kerja

UU Cipta kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan, adalah UU sapujagat yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen. Alasan utama pemerintah membuat UU ini adalah untuk menarik Investor masuk ke Negara Indonesia. Hal ini dilakukan setelah berbagai langkah membangun Infrastruktur gagal menarik Investor ke Indonesia.

UU Cipta Kerja sendiri bisa dibilang Ekstrim, karena mengamendemen banyak hal dari Ketenagakerjaan sampai Pertanahan. Namun esensi yang paling diributkan dan ditentang adalah pada fokus ketenagakerjaan, meski di bab lainnya banyak hal “Ajaib” masuk didalam UU ini.

Pasal Pengaman Yang Telah Dihapus

Para pembuat kebijakan lebih suka Berkelak mereka tidak memperlemah posisi buruh, tidak merubah UU yang membuat buruh merugi. Namun beberapa pasal dinilai pihak-pihak yang berkepentingan seperti buruh jauh dari rasa Keadilan. Pemerintah berkilah mereka tidak menghapus pesangon dan lainnya, namun uniknya mereka menghapus pasal “pengaman” yang ada.

Dalam hal ini penghapusan dan perubahan pasal 56 dan 59 UU Ketenagakerjaan, dimana kedua pasal ini mengatur batas waktu maksimal dan jenis pekerjaan yang dapat masuk PKWT. Imbasnya hampir semua pekerjaan dapat masuk PKWT dan masa kontrak kerja tidak dibatasi UU, bahkan kelas pekerjaan “Dosen” pun bisa masuk PKWT ala ini. Sehingga tidak lagi memerlukan pekerja tetap dalam kegiatan usaha.

Baca juga : RUU Cipta Kerja, Ketika Hukum Dirasa Beda Dengan Keadilan Akankah Menjadi Demo Terbesar di Era Reformasi

Maka pengusaha dalam praktiknya akan lebih memilih untuk melakukan PKWT “Kontrak Kerja”, karena lebih efisien dan aman bagi pengusaha dalam mengontrol manajemen resiko. Memang sekali lagi pemerintah tidak menghapus Pesangon, namun bila yang dipilih pengusaha PKWT maka Otomatis Pesangon Tidak Ada alias HILANG. Karena dari UU yang lama pun PKWT tidak ada kewajiban bagi pengusaha memberikan Pesangon.

Artinya benar Pemerintah tidak menghapus pesangon Secara Langsung di UU Cipta Kerja, tetapi hal itu hilang dengan sendirinya karena penghapusan pasal 56 dan 59 UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Disini saya hanya membahas “Satu Poin Krusial” saja. Padahal banyak poin ajaib di UU Cipta kerja yang harusnya dikaji lagi agar menciptakan rasa keadilan.

Pada akhirnya buruh, mahasiswa dan elemen lain Berdemo secara besar-besaran menuntut Haknya! Disisi lain yang telah membuat Kebijakan pergi meninggalkan medan laga, MK pun UU akan direvisi sehingga mengajukan Judicial Review dianggap masyarakat tidak membantu. Presiden kunjungan melihat bebek di Kalimantan begitu disampaikan di page facebook Resminya, sedangkan anggota DPR hilang entah dimana Rimbanya.

Polisi Menjadi Tameng Hidup Dari Amukan Masa

Sebagai ganti Polisi yang tidak punya salah apa-apa menjadi tameng sasaran amukan masa yang menuntut haknya. Hal ini terjadi karena pembuat kebijakan yang sesungguhnya enggan untuk menemui masa. Akhirnya karena keengganan penguasa menemui masa memberi kejelasan, pecahlah kericuhan dimana-mana bahkan mungkin yang terbesar di Era Reformasi.

Polisi berpikir harus melaksanakan kewajibannya agar tetap berkerja menafkahi anak istri, sedang masyarakat menuntut Hak yang harusnya ada dijamin Konstitusi Negara. Sungguh ironi, tentu tidak ada yang salah di keduanya. Karena yang sesungguhnya yang harus menjawab disini, adalah “pembuat kebijakan” yakni Presiden dan DPR sebagai wakil rakyat yang entah ada dimana saat kericuhan terjadi.

Memang benar pemerintah masih berhasil mengendalikan media masa. Tampak tidak ada TV yang menyiarkan secara intensif kejadian ini. Tapi hendaknya punya nilai rasa agar demo dan kericuhan yang lebih besar dapat dihindarkan.

Ada baiknya para penguasa tidak hanya mengandalkan ego dalam memimpin negara. Memperhatikan aspek keadilan, rasa Pancasila dalam merancang hukum negara. Supaya masyarakat adil sentosa dan Polisi yang tidak bersalah tak lagi menjadi Tameng Amukan Masa.