Beberapa Perbedaan Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan

Kami merangkum kembali pasal-pasal yang menjadi polemik dalam UU Cipta Kerja atau disebut juga Omnibus Lawdan membandingkannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Berikut perbedaan- perbedaan Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan:

1. Pasal terkait pesangon

Nilai maksimal pesangon

Pasal 156 mengatur tentang pesangon yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” bunyi ayat (1) pasal tersebut.

Pasal ini dipermasalahkan lantaran aturan nilai maksimal pesangon yang diberikan mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 32 kali upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/2003 (UUK), menjadi hanya 25 kali di UU Cipta Kerja.

Pembayarannya terdiri dari, pesangon setara 19 kali upah menjadi beban perusahaan dan enam kali upah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pembayaran nilai maksimal 19 kali upah tersebut tercantum pada Pasal 156.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Buruh juga mengeluhkan sebagian nilai maksimal pesangon lainnya yakni enam kali upah yang diberikan dalam bentuk JKP. Sebab, hingga kini belum jelas dari mana sumber pendanaan JKP yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan itu.

Masalah Pesangon

Pesangon pada PHK karena surat peringatan

Masih soal pesangon karena PHK, UU Ciptaker dikeluhkan karena aturan soal pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena surat peringatan dihapuskan. Padahal, dalam Pasal 161 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang terkena PHK karena surat peringatan, berhak mendapat pesangon.

Pesangon PHK atas pengajuan buruh

UU Ciptaker menghapus ketentuan soal permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan buruh/pekerja karena merasa dirugikan perusahaan. Hal itu diatur dalam Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Pesangon bagi ahli waris

Lalu, uang santunan berupa pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak bagi ahli waris atau keluarga apabila pekerja/buruh meninggal juga dihapuskan. Ini karena penghapusan Pasal 166 UUK mengatur hak keluarga buruh atau pekerja. Bila buruh atau pekerja meninggal dunia, pengusaha harus memberikan uang kepada ahli waris.

Pesangon pensiun

Terakhir, UU Ciptaker juga menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang terkena PHK karena akan memasuki usia pensiun. Pasal 167 UU Ketenagakerjaan yang isinya mengatur pesangon bagi pekerja/buruh yang terkena PHK karena memasuki usia pensiun dihapuskan di sini. Meski demikian, di bagian lain ada aturan tentang jaminan pensiun, tapi berbeda dengan aturan di UU Keternagakerjaan.

Baca Juga : Pembuat Kebijakan Entah Dimana, Polisi Jadi Sasaran Amarah Masa Menuntut Haknya di UU Cipta Kerja

2. Pasal tentang PHK

Alasan PHK yang baru ada di UU Cipta Kerja 

Pasal 154A memuat tentang PHK yang dapat dilakukan oleh perusahaan. UU Ciptaker menambah 5 poin lagi alasan perusahaan boleh melakukan PHK, di antaranya meliputi:

• Perusahaan melakukan efisiensi
• Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan
• Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
• Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh
• Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan

Sebelumnya, ketentuan tersebut tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Alasan PHK di UU Ketenagakerjaan

Aturan alasan alasan perusahaan boleh melakukan PHK di UU Ketenagakerjaan di antaranya:

• Perusahaan bangkrut
• Perusahaan tutup karena merugi
• Perubahan status perusahaan
• pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja
• pekerja/buruh melakukan kesalahan berat
• pekerja/buruh memasuki usia pensiun
• pekerja/buruh mengundurkan diri
• pekerja/buruh meninggal dunia
• pekerja/buruh mangkir

Aturan PHK yang diajukan buruh dihapus

UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Sebelumnya hal itu diatur dalam Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

3. Pasal tentang Tenaga Kerja Asing (TKA)

Dalam Pasal 42 RUU Cipta Kerja, tenaga kerja asing (TKA) diperbolehkan bekerja di Indonesia, tanpa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dari pemerintah pusat. Kemudahan RPTKA ini bagi TKA ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu.

Sebelumnya di UUK Pasal 43 ayat 1 Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Lalu di Pasal 44 UU Ciptaker mengenai kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapus. Sedangkan pasal 44 ayat 1 UUK menyebutkan pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.

4. Pasal tentang pekerja kontrak (PKWT)

Salah satu pasal lain yang diperdebatkan adalah terkait sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Poin yang sempat dipermasalahkan oleh buruh penghapusan Pasal 59 yang membahas batas waktu pemberlakuan perjanjian itu.

Jika aturan itu dihapus, dikhawatirkan status pekerja kontrak dapat terus diperpanjang tanpa batas. Penghapusan pasal ini dikritik keras karena pekerja berpotensi besar dikontrak seumur hidup alias minim mendapat jaminan sebagai karyawan tetap. Namun, akhirnya Pasal 59 tidak jadi dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Jangka waktu PKWT maksimal 2 tahun dan perpanjangan 1 tahun tidak ada lagi

Hanya saja, dalam UU Ciptaker tidak ada batasan waktu maksimal perjanjian kerja kontrak bisa dilakukan. Dengan demikian, masih muncul kekhawatiran kontrak dapat terus diperpanjang alias tanpa batas.

Padahal sebelumnya, dalam Pasal 59 UUK, disebutkan PKWT terhadap pekerja dilakukan maksimal 2 tahun dan boleh diperpanjang lagi dalam waktu 1 tahun. Artinya ada kepastian kapan kontrak berakhir atau bisa diangkat menjadi karyawan tetap.

5. Pasal tentang waktu kerja

Waktu kerja buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) ditetapkan maksimal delapan jam sehari. Pada pembahasan tingkat akhir, sejumlah pasal menjadi perdebatan, di antaranya Pasal 77 dan 78 tentang jam kerja. Namun, pasal ini akhirnya dikembalikan seperti aturan pada UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Waktu lembur

Di sisi lain dalam pembahasan waktu kerja di UU Cipta Kerja terjadi perpanjangan waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Di UU Ketenagakerjaan, waktu lembur maksimal adalah 3 jam per hari dan 14 jam per minggu.

6. Pasal tentang upah

Pasal 88B UU Ciptaker mengatur tentang upah berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu. Sebelumnya, poin tersebut tidak diatur dalam UU Ketenagerjaan.

Selain itu, UU Ciptaker juga meniadakan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), sehingga penentuan upah hanya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Hal Itu Menimbulkan Kembali Upah Murah

Di UU Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral. Berdasarkan Pasal 89 UUK, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Pada Pasal 88 E Ayat (2) UU Ciptaker ditegaskan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Hal itu sebelumnya juga diatur dalam Pasal 90 UU No13/2003. Dengan demikianpada UU Ciptaker, ayat tentang penangguhan ini dihapuskan. Sehingga, mau tidak mau, pengusaha harus membayar sesuai upah minimum.

7. Pasal tentang jaminan pensiun

UU Ciptaker juga menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program jaminan pensiun. Aturan itu sebelumnya ada pada Pasal 184 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 184 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp100 juta rupiah dan paling banyak Rp500 juta rupiah).”

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS

Jaminan pensiun muncul dalam Bagian Ketiga UU Ciptaker tentang Jenis Program Jaminan Sosial. Lalu pada Bagian Keempat UU Ciptaker tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pada Pasal 6 Ayat (2) disebutkan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
a. jaminan kecelakaan kerja
b. jaminan hari tua
c. jaminan pensiun
d. jaminan kematian
e. jaminan kehilangan pekerjaan. 

Nah itulah beberapa perbedaan Omnibus Law dengan UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing.