Pengertian Serta Dasar Hukum dan Syarat Banding Pajak

Pengertian Banding pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak.

Proses ini tentu berdasarkan oleh ketetapan hukum yang berlaku. Dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara, proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali yang dilakukan dalam proses persidangan.

Baca juga : Sumber Sumber Dari Hukum Formal

Syarat-Syarat Pengajuan adalah :

  • Tiap 1 keputusan, diajukan 1 surat banding.
  • Permohonan mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • Harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut.
  • Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%.
  • Lampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).

Jangan lupa juga untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti Surat ketetapan Pajak (SKP), surat permohonan keberatan, SPT, laporan keuangan, dan bukti lainnya.

Apabila sidang akan segera dilakukan, maka pemohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang akan dimulai.

Pihak yang Dapat Mengajukan Banding Pajak

  • Wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak.
  • Apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
  • Jika selama melakukan proses pemohon menggabungan, memecahan, peleburan/pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena terjadinya kasus tersebut.

Nah itulah ulasan kami kali ini semoga dapat memberi penjelasan dan berguna bagu para pembaca!