Komponen Cadangan Ala Jokowi Lebih Baik dan Menarik

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo”Jokowi”. Perpres ini diteken pada tanggal 6 Januari 2021.

Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Perpres Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara untuk tahun 2020-2024, sehingga perlu diganti.

Baca Juga : Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun

Dalam Kebijakan Umum yang tertuang di Pasal 2, dijelaskan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pembangunan Komponen Cadangan terus didorong oleh pemerintah.

Selain itu, kemampuan pertahanan negara juga didorong ke pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar. Selain itu, ada juga penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan.

Poin lainnya adalah pembangunan postur TNI Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi. Ini untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi NKRI, dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

Perpres ini juga mendorong revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan. Selain itu, Perpres juga terus mendorong peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan.

Hal ini menarik karena didalam perpres ini Komponen Cadangan bukan kewajiban namun sukarela. Sehingga lebih baik dan menarik dari konsep presiden sebelumnya yakni wajib militer. Tentunya dengan adanya proses pendaftaran dan seleksi, dapat menciptakan Komponen Cadangan berkualitas serta bebas dari radikalisme yang menyusup.