Mulai 1 Februari 2021 Pemerintah Pungut Pajak Pulsa

Kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi kejutan yakni mengenakan Pajak Penjualan Nilai “PPN”, atas pembelian pulsa dan kartu perdana.

Pungutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2021. Peraturan berkaitan tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan. Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Baca Juga : Dasar Aturan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

Dalam Pasal 13 ayat 1 beleid yang diteken Sri Mulyani pada 22 Januari 2021 lalu tersebut besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPn 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.

Adapun dalam Pasal 13 ayat 2 disebutkan dasar pengenaan pajak adalah harga jual. Untuk besarannya sama dengan nilai pembayaran yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi.

Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2021 ini. Sri Mulyani dalam pertimbangan PMK tersebut menyatakan kebijakan tersebut dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum. Selain itu, beleid itu juga diterbitkan untuk menyederhanakan administrasi.