Utang Tambah Jadi 5.756 Triliun, Jokowi Izinkan Asing Kelola Aset Negara

Ditengah ramai masalah pandemi, ada satu hal yang layak juga untuk dikaji bersama yakni Utang Negara. Utang pemerintah pusat telah melonjak sebanyak 120,6 persen. Penambahan ini terjadi selama enam tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan sampai September 2020 total utang pemerintah tercatat sebesar Rp5.756,87 triliun atau naik Rp 3148,09 Triliun. Yakni naik 120,6 persen dibandingkan posisi utang pada tahun 2014 yang tercatat sebanyak Rp2.608,78 triliun. Kenaikan cukup tajam jika dibandingkan utang 10 Tahun Era SBY yang hanya Rp 1309 Triliun.

Jika dilihat dari struktur utang pemerintah, pertumbuhan utang dalam bentuk SBN tercatat sebesar 153,3 persen atau dari Rp1.931,22 triliun menjadi Rp4.892,57 triliun pada September 2020.

Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman selama enam tahun terakhir hanya tumbuh 27,5 persen atau dari Rp677,56 triliun pada 2014 menjadi Rp864,29 triliun pada September 2020.

Dikutip dari APBN Kita edisi Oktober 2020, pemerintah menjelaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.

Baca juga : Tol Ala Jokowi Bikin Perjalanan Lancar dan Cepat

Seperti diketahui, total outstanding utang pemerintah pusat sampai September 2020 telah mencapai Rp5.756,87 triliun. Maka utang negara telah tembus di angka 36,41 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tahun 2021 tampaknya utang juga berpotensi akan semakin bertambah. Hal ini disusul banyaknya pengeluaran untuk kesehatan seperti vaksi dan rencana pembangunan infrastruktur.

Jokowi Ijinkan Asing Kelola Aset Negara

Sementara itu disisi lain, sebelumnya Jokowi telah mengizinkan pihak asing untuk mengelola aset infrastruktur yang dimiliki oleh negara. Tujuannya, untuk memancing berbagai pihak mendanai penyediaan infrastruktur di dalam negeri.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020. Hal tersebut adalah mengatur tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas yang diteken Jokowi pada 14 Februari 2020 dan diundangkan pada 18 Februari 2020.

Dalam Pasal 1 Perpres Nomor 32 Tahun 2020 telah disebutkan, bahwa badan usaha yang bisa mengelola aset negara adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, dan koperasi.